Jokowi: Presiden dan menteri ‘boleh kampanye dan memihak’ di Pilpres 2024 – Reaksi atas sikap Mahfud MD yang ‘ingin mundur’?

Presiden Joko Widodo menyatakan seorang presiden hingga para menteri “boleh kampanye, boleh memihak” selama pemilihan umum.

Hal itu diutarakan Jokowi pada Rabu (24/01) di tengah sorotan soal netralitas kabinetnya serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye.

Pernyataan Presiden ini juga muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus cawapres Mahfud MD menyatakan “akan mundur” dari jabatannya.

Mahfud juga menyoroti pejabat publik yang disebutnya “memanfaatkan jabatannya” guna mendapat fasilitas negara selama kampanye Pemilu 2024.

Namun, menurut Presiden Jokowi, sebagian menterinya yang berkampanye selama Pilpres 2024 “boleh saja”. Dia juga tak memasalahkan apabola mereka “memihak” capres tertentu.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak,” kata Jokowi.

Namun demikian, imbuhnya, “Yang paling penting saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.”

Jokowi menegaskan hal itu ketika bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto di sebuah acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/01).

Menurutnya, presiden dan menteri adalah “pejabat publik sekaligus pejabat politik”.

“Masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh.. Boleh. Menteri juga boleh,” tutur Jokowi.

“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan, kalau aturannya enggak boleh ya tidak,” sambungnya.

Dua menteri di kabinet Jokowi tengah mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024 yakni Prabowo Subianto dan Mahfud MD.

Sejumlah menteri dan wakil menteri yang juga tergabung dalam tim kampanye para capres dan cawapres.

Selain itu, Gibran Rakabuming Raka masih mengemban jabatan publik sebagai Wali Kota Solo dan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR.

Apa alasan Mahfud untuk mundur?

Mahfud beralasan keputusan itu diambil “demi menghindari konflik kepentingan sebagai cawapres”.

“Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” kata Mahfud dalam acara dialog di Semarang.

Mahfud mengklaim tidak mau menggunakan jabatannya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah selama kampanye.

“Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara,” tuturnya.

Mahfud juga menyebut bahwa dia tinggal menunggu momentum untuk mengundurkan diri karena masih ada tugas negara yang harus diselesaikan dalam rangka transisi.

“Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo,” pungkasnya.

Menanggapi pernyataan Mahfud tersebut, Jokowi mengatakan, “Ya itu hak [Mahfud] dan saya sangat menghargai”.

Sebelum Mahfud mengumumkan akan mengundurkan diri, Ganjar juga menuding bahwa ada beberapa pejabat publik yang memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dalam Pemilu 2024.

“Beberapa kejadian orang [pejabat publik] menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kunjungan kerja tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat. Maka kita sedang mengambil risiko itu,” kata Ganjar di kawasan Kendal, Jawa Tengah.

Ganjar juga mendorong agar aturan yang tidak mewajibkan pejabat publik mundur dari jabatannya saat ikut pemilu untuk direvisi. Menurutnya, tidak ada jaminan pejabat bisa netral dan tidak memanfaatkan fasilitas negara.

“Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat akan lebih senang. Karena tidak ada yang mengeklaim apakah bantuan sosialnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian, kan enggak bisa lagi. Semua orang akan merasa fair,” jelas Ganjar.

Sementara itu, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan pada Senin (22/01) juga sempat menyinggung agar Presiden Jokowi memberi sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak netral dalam Pemilu 2024.

“Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden, dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat,” kata Anies dikutip dari Kantor Berita Antara.

Menurutnya, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah untuk memberi sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.

Siapa saja menteri yang masuk tim kampanye?

Sejumlah menteri dan wakil menteri yang masih aktif menjabat di kabinet Jokowi memang turut tergabung dalam tim sukses kubu Prabowo-Gibran maupun Ganjar-Mahfud.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno serta wakilnya, Angela Tanoesudibjo bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.

Sedangkan di dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.

Menteri BUMN Erick Thohir juga secara terbuka menunjukkan dukungannya kepada Prabowo-Gibran meski dia tidak tergabung secara resmi di dalam TKN.