Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memulai kampanye dukungan kepada Ganjar-Mahfud dengan cukup keras. Sebuah video yang viral di media sosial menampilkan bagaimana Ahok mencoba menyakinkan seorang ibu berusia 82 tahun yang memilih Prabowo-Gibran. Mantan Gubernur DKI tersebut menilai bahwa Ganjar merupakan sosok yang diyakini bisa memimpin negeri. Terdengar keras, Ahok bahkan mengatakan kepada ibu-ibu dan hadirin yang hadir dalam forum tersebut untuk tidak memilih presiden yang sudah tidak sehat dan emosional. “Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja,” katanya. Bukan hanya itu, Ahok juga menyampaikan hal buruk yang mungkin terjadi ketika rakyat Indonesia memilih presiden yang sudah tidak sehat, yakni dengan naiknya Gibran sebagai Presiden.
“Dan kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama jadi Wali Kota?” tanya Ahok. Sebagaimana diketahui, Ahokhttps://gondrongjabrik.com/ memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina untuk bisa lebih leluasa mendukung Ganjar-Mahfud. Ahok meninggalkan gaji dan bonus hingga miliaran rupiah untuk mendukung paslon nomor urut 3 tersebut. Keberpihakan Ahok kepada Ganjar memang sudah tampak sejak lama. Pada akhir Oktober 2023 lalu, Ahok dan Ganjar sempat bertemu dan bertukar pikiran.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tidak akan melakukan kampanye pada putaran Pilpres 2024 yang juga diikuti putranya Gibran Rakabuming Raka.
Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan, Caprea Nomor Urut 2 Prabowo Subianto, Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo saat Debat Capres Terakhir yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu (4/2/2024). Youtube KPU RI.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sangat menghargai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak akan berkampanye dalam ajang Pemilu 2024, seperti yang dijanjikannya baru-baru ini.
“Saya kira baik ya, setelah ada banyak catatan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kampus, yang memberikan cacatan pada proses demokrasi kita, dan kalau ada sikap itu [Jokowi janji tak kampanye] tentu sangat-sangat respect, sangat hormat,” ujarnya pada sela-sela kampanye di Magelang, Jawa Tengah.
Lebih lanjut, dia menyoroti kasus yang terjadi kepada Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Ferdinandus Hindarto, yang mengaku oknum polisi Jawa Tengah memintanya buat rekaman video testimoni positif kinerja pemerintahan Jokowi.
Oleh sebab itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini meminta sikap Jokowi itu diikuti para bawahannya. Dia ingin setiap aparatur negara juga menjaga netralitas dalam ajang Pemilu 2024.
“Kalau itu bisa dilakukan, saya respect betul karena demokrasi kemudian akan bisa kembali pada track [jalur] yang sudah betul,” kata Ganjar.
Sebelumnya, Jokowi mengaku tak akan mengambil kesempatan untuk kampanye hingga hari terakhir masa kampanye pada Sabtu (10/2/2024).
Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa pernyataan dirinya mengenai presiden boleh kampanye adalah murni menjelaskan aturan yang berlaku. https://gondrongjabrik.com/ Namun, dia berjanji tidak akan melakukan kampanye secara langsung.
Keterangan gambar,Aleta Kornelia Baun maju sebagai satu-satunya utusan masyarakat adat Tiga Batu Tungku di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Aleta Kornelia Baun maju sebagai satu-satunya utusan masyarakat adat Tiga Batu Tungku di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bertarung memperebutkan kursi legislatif di Senayan.
Tapi pertempuran Aleta mendapatkan setidaknya 100.000 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) NTT II bukan perkara enteng apalagi pakai dana sendiri yang tak seberapa besar.
Sejak kampanye dimulai akhir November lalu, ia keliling kampung dengan sepeda motor dan menggedor satu demi satu pintu rumah warga – mengajak mereka menyatukan kekuatan memilih ‘anak Mollo’.
Diutus masyarakat adat Tiga Batu Tungku
Di ‘jantung’ suara Dapil NTT II yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan, spanduk dan baliho yang memajang muka para calon anggota legislatif (caleg) bertebaran di sepanjang jalan.
Para caleg itu tahu jika bisa menguasai kabupaten ini – yang memiliki jumlah pemilih hampir 500.000 orang – maka sudah pasti mendapatkan tiket menuju Senayan.
Tapi dari 123 caleg yang bertarung di sana, nyaris tak ditemukan ‘wajah Aleta Kornelia Baun’ terpancang di pertigaan jalan.
Perempuan 58 tahun ini berkata ada beberapa pertimbangan mengapa tidak berkampanye seperti kebanyakan caleg lainnya. Namun yang utama, kata dia: “Saya merasa manusia seperti monyet yang tergantung di banyak pohon.”
“Kalau perbuatan saya baik dan memenangkan hati banyak orang pasti [warga] bangga dengan saya. Tapi kalau tidak berbuat sesuatu dan pajang muka, mereka akan bilang ‘orang ini siapa?'”.
Aleta Baun bukan orang baru di Kabupaten Timor Tengah Selatan – khususnya Mollo.
Sebab gara-gara tambang, Mollo dan daerah sekitar sempat mengalami krisis air. Bahkan komoditas buah apel dan jeruk yang dulu menjadi andalan, kandas.
Karena kegigihannya menjaga lingkungan, dia mendapat penghargaan Goldman Environment Prize pada 2013 dan Yap Thiam Hien Award tahun 2016.
Pada Pemilihan umum legislatif (Pileg) 2024, Aleta Baun ditunjuk oleh masyarakat adat Tiga Batu Tungku yang terdiri atas suku Mollo, Amanatun, dan Amanuban maju sebagai caleg DPR RI.
Keterangan gambar,Ketua adat di Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Petrus Oktavianus Bifel.
Proses penunjukkan itu dimulai sekitar Maret tahun lalu.
Para tetua adat berkumpul dan berdiskusi untuk mengutus satu orang melaju ke Senayan.
Niatnya sederhana, membawa aspirasi mereka agar bisa mengembalikan tanah ulayat yang saat ini dikuasai pemerintah, kata Ketua adat di Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Petrus Oktavianus Bifel.
“Harapan kami ke depan bisa dibebaskan [tanah ulayat] oleh pemerintah supaya hak-hak masyarakat terpenuhi,” ujarnya kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pertengahan Januari silam.
Tanah adat seluas 100 hektare yang berada di tiga wilayah perbatasan di TTS itu sudah dimiliki nenek moyang mereka bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia.
Tapi kemudian diambil paksa oleh kolonial Belanda dan akhirnya jatuh ke tangan pemerintah Indonesia.
Keterangan gambar,Aleta Baun bersama warga di Mollo Utara yang mendukungnya melaju ke Senayan.
Pada tahun 1960-1980-an masyarakat setempat pernah mencoba menanam di bekas tanah ulayat mereka namun ditangkap aparat karena dituduh masuk tanpa izin.
“Menurut kami, Belanda sudah kembali dia punya tempat kenapa kami tidak bisa olah tanah ini? Apakah Belanda masih menguasai negara kita?” ungkapnya kesal.
“Sekarang kami bisa menanam sedikit demi sedikit. Tapi kami ingin diberikan hak penuh mengelola. Agar siapa saja yang datang menegur kami bisa punya hak membela diri…”
Ketua adat Petrus Oktavianus berkata Aleta Baun adalah sosok yang tepat duduk di kursi DPR karena separuh hidupnya berjuang untuk masyarakat.
Ia pun berjanji bakal menyatukan suara warga agar memilih kandidat nomor urut 6 dari Partai Perindo ini pada 14 Februari mendatang.
“Dia tidak korupsi dan benar-benar memperjuangkan rakyat. Khusus di Mollo, Aleta berjuang menghentikan [tambang] marmer. Karena itu kami menunjuk Aleta dan bersatu memilih dia.”
‘Saya tidak punya dana kampanye’
Mama Aleta – sapaan akrabnya – bercerita dirinya tak langsung mengiyakan permintaan para tetua adat Tiga Batu Tungku.
Ia bimbang lantaran tak punya dana untuk kampanye dan belum ada partai sebagai kendaraan politik. Hitungannya untuk menembus ke Senayan setidaknya butuh Rp2-3 miliar.
Tapi berjalannya waktu, Partai Perindo meminangnya sebagai caleg mewakili Dapil NTT II.
Selama empat bulan, dia bergumul dan akhirnya bersedia maju.
“Kenapa saya maju dengan tanpa duit? Karena tidak ada orang yang bisa maju untuk menggantikan saya mengusung agenda masyarakat adat,” ucap Mama Aleta.
Keterangan gambar,Baliho para calon anggota legislatif bertebaran di sepanjang jalan dan pasar di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.
“Persoalan [masyarakat adat] ini jangka panjang dan cuma saya satu-satunya yang punya kemampuan di kabupaten ini.”
Kampanye Aleta Baun berbeda dari caleg-caleg lain.
Tak ada spanduk atau baliho.
Setiap hari, dia bersama tim kecilnya – yang berjumlah enam orang – keliling kampung.
Sebuah tas kain yang selalu dibawa menjadi bekalnya bertemu masyarakat. Isinya: kopi, gula, dan sirih pinang.
Sirih pinang menjadi ‘taktik’ Mama Aleta agar diterima warga. Sirih pinang, bagi orang Timor adalah simbol pemersatu.
“Buat baliho makan anggaran, kenapa tidak beli gula, kopi, atau makan sama-sama masyarakat… itu masih bagus daripada buat baliho tapi banyak orang susah di kampung.”
Keterangan gambar,Aleta Baun mengaku tak punya modal besar untuk kampanye. Setiap hari dia keliling kampung dengan sepeda motor bersama seorang anggota timnya.
Pagi itu kami menemaninya kampanye ke kecamatan Mollo Selatan dan Utara.
Sebelum berangkat, dia mempersiapkan apa-apa saja yang hendak dibawa. Dilanjutkan dengan sembahyang dan berdoa.
Satu hal yang menjadi ciri khasnya adalah mengikat kepala dengan kain tenun.
Setelah memastikan semuanya siap, dia diboncengi Matheos Sunbanu – anggota timnya – menyusuri kampung.
Kadang kalau di tengah perjalanan ada warga berkumpul, dia berhenti dan mulai berkampanye.
“Kampanye saya door to door dan ketemu orang di mana saja pasti akan kampanye. Jadi saya tidak memilih tempat… kebun, ladang, dapur, kayu api, timba air, saya melakukan kampanye di situ.”
Keterangan gambar,Mama Aleta -sapaan akrabnya- mengatakan kampanye dari ke rumah ke rumah lebih efektif ketimbang memajang baliho.
Di Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Mama Aleta berhenti di depan rumah Yohanes Nenemeta.
Kepada tuan rumah, ia mengucapkan, “syalom…” dan saling menempelkan hidung – orang setempat menyebutnya cium hidung yang merupakan tradisi orang Timor yang berarti persaudaraan.
Mereka lantas berbincang-bincang dalam bahasa lokal sembari menyantap sirih pinang.
Yohanes bercerita selain Aleta Baun, tidak ada caleg lain yang datang menemui warga. Paling-paling hanya tim memberikan kalender bergambar muka sang caleg.
Tapi cara seperti itu, tak mempan bagi warga, katanya.
“Yang penting bagi kami di kampung harus melekat… menyatu dengan masyarakat.”
“Kami lebih suka kalau [caleg] datang, ketemu, dan makan sirih pinang. Cukup dengan itu, bukan kasih uang.”
Keterangan gambar,Alat kampanye yang dipakai Aleta Baun hanya kalender, stiker, dan membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi yang bisa diklaim.
Kira-kira setelah sepuluh menit lamanya Mama Aleta pamit pada Yohanes dan istri untuk melanjutkan perjalanan kampanyenya.
Tak seberapa jauh, di pinggir jalan yang berdekatan dengan sungai, Mama Aleta kembali berhenti.
Dia menyapa warga, memberikan sirih pinang, dan membagi-bagikan kalender beserta Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi yang bisa diklaim jika pemilihnya mengalami kecelakaan atau meninggal.
Tak ada janji-janji politik yang diumbar.
Ia menilai warga sudah jengah pada janji manis caleg yang tak dipenuhi.
Di Desa Bijaepunu, Kecamatan Mollo Utara, Aleta Baun hanya berpesan agar memilih ‘anak Mollo’ mewakili di DPR RI.
“Jadi saya mengharapkan bapa dong bantu kami kasih tahu keluarga pilih orang yang bisa pulang kampung…” katanya di hadapan warga yang tengah berkumpul.
Butuh berapa banyak suara agar menang?
Lumbung suara terbesar Aleta Baun ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Kabupaten ini terdiri dari 32 kecamatan, 12 kelurahan, dan 266 desa.
Jumlah penduduk TTS berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 sebanyak 465.970 jiwa.
Bila ditinjau dari penyebarannya, total penduduk TTS terbesar terdapat di Kecamatan Kota Soe dan Amanuban Selatan.
Aleta berkata, ia manargetkan 100.000 suara di Pileg nanti.
Keterangan gambar,Dalam berkampanye, Mama Aleta tak hanya ke rumah-rumah warga, tapi siapa pun yang ditemui di jalan akan didatangi.
Kendati sebetulnya ia cukup mendapatkan 80.000 suara saja untuk menang.
Sejauh ini dia mengatakan sudah mendatangi 50% daerah pemilihan. Sisanya selain TTS, Aleta bakal menyasar wilayah lain di antaranya Kota Kupang, Belo, Malaka, Sabu Raijua, dan Rote Ndao.
“Kalau berangkat pagi, kami bisa menyambangi 10 sampai 30 rumah. Tapi kalau duduk dan bicara agak lama, bisa dapat delapan sampai sepuluh rumah saja,” ujarnya sembari beristirahat di bawah pohon rindang.
Keterangan gambar,Mama Aleta terlibat diskusi dengan dua orang warga setempat.
Untuk menghemat waktu dan biaya, Aleta bersama tim biasanya menghabiskan dua sampai tiga hari di lapangan. Itu mengapa kadang kala dia numpang menginap di rumah warga.
Sebab kalau harus pulang hari, katanya, “buang-buang tempo”.
Belum lagi medan yang berat.
Jangan bayangkan jalan di sepanjang Kecamatan Mollo Utara mulus.
Warga bercerita sudah 30 tahun jalanan di sini hancur berbatu. Kalau hujan, tak ada kendaraan atau angkutan desa yang bisa melintas.
Hampir sebulan kampanye, Aleta mengaku sudah menghabiskan uang sekitar Rp400 juta.
Uang dari kantong pribadinya itu paling banyak digunakan untuk beli bensin, cetak kalender, konsumsi perjalanan, isi pulsa telepon, dan membeli keperluan sirih pinang.
‘Semangat saya hampir habis, tapi tak bisa mundur’
Di tengah hamparan sungai yang kering, Aleta Baun rehat sejenak dan duduk di atas batu.
Ibu tiga anak ini lalu bercerita bagaimana energinya hampir habis karena berurusan dengan politik.
Kadang, ia bercerita, terlintas di pikiran ingin berhenti berkampanye tapi tidak bisa karena “warga sudah menggantungkan harapan padanya.”
“Saya sebenarnya tidak mau, tapi ini desakan masyarakat… kalau saya tidak maju bagaimana kasus-kasus yang ada? Ada banyak kasus tanah-tanah adat diklaim negara,” ucap sosok yang suka bicara blak-blakan ini.
Keterangan gambar,Pejuang lingkungan ini berkata, Pileg 2024 akan menjadi medan perang terakhirnya di dunia politik.
“Dan itu desakan masyarakat adat, jadi saya paksakan diri maju dengan hati yang berat,” sambungnya sambil menghela napas dan raut wajah yang nampak kelelahan.
Satu hal yang menguatkan dan membuatnya bertahan adalah rasa tanggung jawab sebagai pejuang lingkungan.
Selain itu pertimbangan tidak ada orang lain di Mollo yang bisa menggantikannya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di arena politik.
“Belum ada penerus yang menggantikan saya maju untuk DPR memperjuangkan masyarakat adat dengan agenda begitu banyak.”
Keterangan gambar,Di Dapil II NTT ada 123 calon anggota legislatif DPR RI yang bertarung agar bisa lolos ke Senayan.
Aleta Baun sebetulnya sudah pernah menduduki kursi DPRD Provinsi NTT pada periode 2014-2019.
Ia memilih terjun ke politik karena merasa lebih punya kekuatan untuk meramu atau mengintervensi sebuah kebijakan.
Dia pun tak perlu lagi ‘kucing-kucingan’ dengan kepala daerah lantaran dituduh sebagai provokator dan pengkhianat negara.
“Kalau murni pejuang [aktivis] dan tidak berpolitik sulit… untuk ketemu bupati berdiskusi soal hak-hak rakyat tidak didengar.”
Pada Pileg 2019 lalu, Aleta maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hanya saja, ia kalah karena suaranya digembosi oleh timnya sendiri.
Ini kali, dia kembali melaju dengan harapan bila duduk di Senayan bisa menggolkan beleid UU Masyarakat Adat.
Seperti apa rekam jejak Aleta Baun di DPRD dan seberapa besar peluangnya?
Pengamat politik yang juga Direktur Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, mengatakan Aleta Baun cukup vokal selama duduk di kursi DPRD Provinsi NTT.
Di beberapa kesempatan dia kerap berdiskusi dengan akademisi untuk membahas peraturan daerah.
Nyaris tak ada suara sumbang selama dia menjabat.
Keterangan gambar,Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang.
Itu mengapa Ahmad Atang menilai peluang Aleta Baun meraup suara di Dapil NTT II sudah tak diragukan lagi karena memiliki basis pemilih yang loyal.
Karena alasan itu pula, Ahmad Atang memaklumi cara kampanye Aleta yang tak menebar baliho atau spanduk.
Berbeda dengan muka baru yang mencoba menarik suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Mereka perlu bahkan harus tampil sebanyak mungkin sebagai komunikasi publik.
“Dan Aleta tidak perlu mengumbar janji [politik] karena dia sudah bekerja mengadvokasi masyarakat. Kalau politisi yang mulai membangun massa, harus punya janji.”
Keterangan gambar,Aleta Baun sudah pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi NTT pada periode 2014-2019.
Tapi yang jadi persoalan, sambungnya, apakah Partai Perindo – yang menjadi kendaraan politik Aleta Baun – bisa lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sehingga bisa menyokong calegnya ke DPR RI.
Bersandar pada hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 27 Juli-7 Agustus 2023, hanya ada tujuh partai politik yang lolos ambang batas parlemen dalam simulasi Pemilu 2024.
Ambang batas yang ditetapkan pada Pileg 2024 sebesar 4%. Artinya setiap parpol harus memenuhi syarat minimal perolehan suara tersebut untuk bisa menempatkan wakilnya di DPR dan DPRD.
Kemudian Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Nasdem.
Adapun Perindo yang dinakhodai pengusaha Harry Tanoesoedibjo diprediksi hanya memperoleh 3,4% bersama dengan Partai Amanat Nasional.
“Karena itu saya heran kenapa keluar dari PKB dan masuk Perindo. Tapi sebagai orang politik, dia pasti punya keyakinan bahwa sekecil apa pun partai kalau berjuang bersama bisa [lolos].”
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), Perindo sebetulnya sudah punya keterwakilan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tinggal menempatkan wakilnya di DPR RI.
Kalau merujuk pada tingkat popularitas, kata Ahmad Atang, Perindo cukup dikenal karena sudah dua kali ikut pemilu.
Hanya bagaimana membesarkan nama partai dengan merekrut tokoh-tokoh beken agar diterima masyarakat.
Mengapa perlu ada perwakilan masyarakat adat duduk di DPR?
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, mengatakan keputusan lembaganya memperluas partisipasi masyarakat adat di politik dicanangkan lewat kongres tahun 2007.
Waktu itu, mereka menilai persoalan yang menimpa masyarakat adat disebabkan pembangunan yang disebutnya sangat agresif lantaran merangsek hingga ke wilayah-wilayah adat tanpa persetujuan orang adat langsung.
Bahkan sering kali, warga adat tidak tahu wilayahnya dimasuki proyek infrastruktur atau tambang.
“Kami lalu mencari akar masalah kenapa situasinya begini. Wilayah adat dirampas seolah kami tidak ada, padahal kami ada sebelum Indonesia merdeka.”
Keterangan gambar,Kawasan tambang ore nikel di Desa Siumbatu, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebut persoalan yang menimpa masyarakat adat disebabkan pembangunan yang disebutnya sangat agresif.
Analisis AMAN menyebutkan penyebab situasi itu antara lain, karena tidak ada kepastian hukum yang menyangkut masyarakat adat.
Hak yang mengatur masyarakat adat, sambung Rukka, berhenti di UUD 1945 dan tersebar di berbagai perundang-undangan yang sektoral.
Pasal 18B UUD ’45 menyebutkan: mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kalau ada masyarakat ada di kawasan hutan, ada aturannya. Di laut atau pesisir, beda lagi aturannya. Jadi aturan tersebar dan membuat masyarakat adat seperti dibelah-belah anggota tubuhnya.”
“Jadi tidak ada UU khusus masyarakat adat.”
Keterangan gambar,Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menjadi lumbung suara Aleta Baun.
Penyebab lain, kata Rukka, UU yang lahir sejak Indonesia merdeka digunakan untuk melegitimasi perampasan wilayah adat.
Yang dampaknya membuat masyarakat adat terusir begitu saja atas nama pembangunan dan investasi atau menjadi korban bencana.
Beranjak dari perkara itulah, AMAN memutuskan memperluas partisipasi masyarakat adat untuk masuk ke tempat-tempat pengambilan keputusan.
Hal itu diutarakan Jokowi pada Rabu (24/01) di tengah sorotan soal netralitas kabinetnya serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye.
Pernyataan Presiden ini juga muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus cawapres Mahfud MD menyatakan “akan mundur” dari jabatannya.
Mahfud juga menyoroti pejabat publik yang disebutnya “memanfaatkan jabatannya” guna mendapat fasilitas negara selama kampanye Pemilu 2024.
Namun, menurut Presiden Jokowi, sebagian menterinya yang berkampanye selama Pilpres 2024 “boleh saja”. Dia juga tak memasalahkan apabola mereka “memihak” capres tertentu.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak,” kata Jokowi.
Namun demikian, imbuhnya, “Yang paling penting saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.”
Jokowi menegaskan hal itu ketika bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto di sebuah acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/01).
Menurutnya, presiden dan menteri adalah “pejabat publik sekaligus pejabat politik”.
“Masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh.. Boleh. Menteri juga boleh,” tutur Jokowi.
“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan, kalau aturannya enggak boleh ya tidak,” sambungnya.
Dua menteri di kabinet Jokowi tengah mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024 yakni Prabowo Subianto dan Mahfud MD.
Sejumlah menteri dan wakil menteri yang juga tergabung dalam tim kampanye para capres dan cawapres.
Selain itu, Gibran Rakabuming Raka masih mengemban jabatan publik sebagai Wali Kota Solo dan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR.
Apa alasan Mahfud untuk mundur?
Mahfud beralasan keputusan itu diambil “demi menghindari konflik kepentingan sebagai cawapres”.
“Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” kata Mahfud dalam acara dialog di Semarang.
Mahfud mengklaim tidak mau menggunakan jabatannya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah selama kampanye.
“Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara,” tuturnya.
Mahfud juga menyebut bahwa dia tinggal menunggu momentum untuk mengundurkan diri karena masih ada tugas negara yang harus diselesaikan dalam rangka transisi.
“Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo,” pungkasnya.
Menanggapi pernyataan Mahfud tersebut, Jokowi mengatakan, “Ya itu hak [Mahfud] dan saya sangat menghargai”.
Keterangan gambar,Mahfud MD menyatakan ingin mundur dalam dialog bertajuk “Tabrak Prof!” di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (23/01/2024)
“Beberapa kejadian orang [pejabat publik] menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kunjungan kerja tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat. Maka kita sedang mengambil risiko itu,” kata Ganjar di kawasan Kendal, Jawa Tengah.
Ganjar juga mendorong agar aturan yang tidak mewajibkan pejabat publik mundur dari jabatannya saat ikut pemilu untuk direvisi. Menurutnya, tidak ada jaminan pejabat bisa netral dan tidak memanfaatkan fasilitas negara.
“Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat akan lebih senang. Karena tidak ada yang mengeklaim apakah bantuan sosialnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian, kan enggak bisa lagi. Semua orang akan merasa fair,” jelas Ganjar.
Sementara itu, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan pada Senin (22/01) juga sempat menyinggung agar Presiden Jokowi memberi sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak netral dalam Pemilu 2024.
“Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden, dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat,” kata Anies dikutip dari Kantor Berita Antara.
Menurutnya, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah untuk memberi sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.
Keterangan gambar,Anies Baswedan sempat menyinggung agar Presiden Jokowi memberi sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak netral dalam Pemilu 2024
Siapa saja menteri yang masuk tim kampanye?
Sejumlah menteri dan wakil menteri yang masih aktif menjabat di kabinet Jokowi memang turut tergabung dalam tim sukses kubu Prabowo-Gibran maupun Ganjar-Mahfud.
Sedangkan di dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.
Menteri BUMN Erick Thohir juga secara terbuka menunjukkan dukungannya kepada Prabowo-Gibran meski dia tidak tergabung secara resmi di dalam TKN.
“Pokoknya setiap kali ada [Climate] Strike, kami hadir. Karena memang miris banget kondisi bumi saat ini,” kata Ratna saat ditemui BBC News Indonesia di tengah keramaian aksi tersebut.
Di belakang mereka, terdapat instalasi cerobong asap yang terbuat dari kardus. Karya itu dihias supaya menyerupai cerobong PLTU yang mengeluarkan limbah asap yang mencemari udara.
Saat itu, polusi udara di Jakarta sedang menjadi topik yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ratna sendiri merasakan dampaknya ketika ia dan keluarganya terjangkit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Saya dan keluarga sempat sakit satu bulan, dan kata dokter karena polusi. Jadi memang terasa banget,“ kata Ratna yang berusia 44 tahun.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar anak-anaknya mengenakan masker saat bermain ke taman.
Keterangan video,Lingkungan menjadi salah satu isu yang dianggap penting oleh pemilih muda dalam Pemilu 2024.
Ratna mengaku mulai aktif peduli dengan isu lingkungan sejak ia menjadi seorang ibu dari empat anak – anak bungsunya tinggal di rumah saat mengikuti aksi. Ia berharap kondisi bumi bisa lebih baik demi masa depan mereka.
“Saya memikirkan anak-anak ini dan anak cucu saya, bumi ini mau kita warisi apa untuk mereka. Sepertinya bumi semakin usang, jadi generasi kita yang harus mulai berubah,” ungkap Ratna.
Ratna dan keluarga bukanlah satu-satunya yang peduli akan kondisi lingkungan.
Manajer Program Transisi Energi Berkeadilan dari Yayasan Indonesia Cerah, Sholahudin Al Ayubi, mengatakan kesadaran publik terhadap isu lingkungan dan dampaknya terhadap kelangsungan hidup di bumi meningkat dalam tiga tahun terakhir.
”Ini tidak terlepas dari berbagai peristiwa dan hal-hal yang kita rasakan sehari-hari, cuaca panas ekstrem, polusi dan sebagainya,” kata Al Ayubi.
Keterangan gambar,Yayasan Indonesia Cerah meluncurkan riset bertajuk ‘Analisis Big Data – Rekam Jejak Capres-Cawapres 2024 dalam Isu Iklim dan Transisi Energi’ dengan menghadirkan perwakilan dari tim ketiga capres.
Berdasarkan riset yang dilakukan Indikator Politik dan Yayasan Indonesia Cerah pada 2021 lalu, 82% dari 4.020 responden – yang merupakan Gen Z dan Milennial – memandang isu pencemaran lingkungan sebagai isu yang serius dan membuat mereka khawatir.
Artinya, ada peningkatan dari apa yang disebut dengan ‘pemilih hijau’, khususnya dari kalangan generasi muda.
Lantas, bagaimana masing-masing capres menyikapi isu lingkungan dan apakah sudah menjadi prioritas dalam Pilpres 2024?
Seberapa sering para capres-cawapres membahas isu iklim dan transisi energi?
Dalam riset bertajuk ‘Analisis Big Data – Rekam Jejak Capres-Cawapres 2024 dalam Isu Iklim dan Transisi Energi’, Indonesia Cerah dan Markdata menemukan bahwa kedua isu tersebut belum menjadi isu utama menjelang kontestasi Pilpres 2024.
Penelitian itu menggunakan teknik analisis konten dengan melakukan klasifikasi pembobotan kata kunci yang berhubungan dengan isu lingkungan, dengan tiga kategori yakni basic, moderate, dan advanced.
Teknik ini dilakukan untuk menilai seberapa sering dan dalam konteks apa berbagai kata kunci muncul dalam data yang dikumpulkan dalam rentan waktu satu tahun, yaitu 25 Oktober 2022 – 25 Oktober 2023.
Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 1, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, paling sering membicarakan isu iklim dan transisi energi, baik dalam pemberitaan di media massa (585 temuan) maupun dokumen visi dan misi (64 temuan).
Namun, bobot narasi kedua isu tersebut sebagian besar masuk kategori basic, dengan istilah yang paling banyak disebut berupa “kendaraan listrik”, “polusi udara”, dan “kualitas udara”.
Juru Bicara Krisis Iklim Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Irvan Pulungan, mengatakan bahwa bahkan sebelum pencalonan KPU resmi, Anies sudah mengangkat krisis iklim sebagai isu yang diprioritaskan.
Ia sendiri diberi tugas untuk memastikan krisis iklim diberi ruang dalam visi-misi yang kemudian akan diintegrasi ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) jika paslon terpilih.
“Isu perubahan iklim penting menjadi bagian dari kontestasi elektoral. Bahkan, kita melihat ada proporsi debat antarkandidat yang bicara energi dan lingkungan,” katanya.
Keterangan gambar,Capres nomor urut 1, Anies Baswedan sering mengangkat topik kualitas udara, polusi udara dan kendaraan listrik dalam pembahasan isu lingkungan.
Sementara, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, merupakan paslon yang paling sedikit membicarakan isu iklim dan transisi energi (75 temuan), baik dalam pemberitaan media massa maupun dalam visi-misi (20 temuan).
Prabowo-Gibran dalam pemberitaan sering menyebut istilah “kendaraan listrik” dan “PLTS”. Sementara, dalam visi dan misi mereka, istilah yang paling banyak digunakan adalah “ekonomi hijau” dan “perubahan iklim”, yang masuk ke dalam kategori basic-moderate.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, mengatakan bahwa ia tidak sepakat dengan metode penelitian Indonesia CERAH yang hanya menilai dari kata-kata kunci yang tersedia.
Sebab, menurut Drajad, tim Prabowo-Gibran justru menaruh perubahan iklim sebagai tantangan strategis pertama, bahkan di atas konflik geopolitik.
“Artinya, itu sudah menunjukkan bahwa kami memang melihat perubahan iklim dan mitigasi sebagai tantangan strategis terbesar buat Indonesia ke depan. Dan itu kita wujudkan turunannya,” kata Drajad.
Keterangan gambar,Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sering menyebut istilah “kendaraan listrik” dan “PLTS” dalam pemberitaan.
Jika dibandingkan dengan dua paslon lain, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki bobot kata kunci yang paling banyak di tingkat moderate saat membahas isu iklim dan transisi energi.
Meskipun dari segi jumlah tidak terlalu banyak dalam pemberitaan (99 temuan) maupun visi-misi (20 temuan). Isu “PLTS” menjadi yang paling banyak disebut Ganjar-Mahfud dalam pemberitaan, sementara “ekonomi hijau” paling banyak muncul dalam visi-misi.
Ia mengatakan bahwa dalam judul visi-misi, mereka ingin mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Sehingga, pelestarian dan berkelanjutan lingkungan menjadi “roh dari seluruh visi-misi”.
“Karena tidak bisa diragukan bahwa kita melihat iklim sebagai sesuatu yang sangat serius dan semua negara, baik di bidang ekonomi, sosial dan seterusnya itu mau tidak mau harus mengangkat isu iklim dan lingkungan hidup,” ungkap Sonny.
Keterangan gambar,Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, sering menyebut PLTS dalam pembahasan tentang isu pencemaran lingkungan.
Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, dosen Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM dengan keahlian di bidang tata kelola industri ekstraktif menilai bahwa setiap tahun pemilu, isu lingkungan masih belum terlihat menjadi prioritas bagi para pemilih di Indonesia.
“Pemenuhan kebutuhan hidup dan kemudian politik identitas juga masih mendominasi. Kemudian isu yang terkait dengan isu lingkungan, menurut saya, sayangnya masih menjadi isu yang terbatas di kalangan tertentu, yakni akademisi dan aktivis,” kata Poppy.
Hal tersebut, sambungnya, berhubungan dengan kesenjangan Indonesia dengan negara-negara lain – khususnya negara maju – yang sudah lebih sejahtera dan siap untuk mulai mengembangkan kebijakan-kebijakan iklim dan transisi energi.
Sedangkan Indonesia masih perlu mengejar pertumbuhan ekonomi dan perkembangan negara dengan menangani sejumlah tantangan seperti kebutuhan pangan, ketahanan energi dan stabilitas ekonomi.
“Indonesia punya dilema; di satu sisi kita masih punya kebutuhan untuk menyejahterakan masyarakat, yang boleh jadi, upaya tersebut berbenturan dengan kebutuhan dan kepentingan kita untuk menjaga lingkungan,” ujarnya.
‘Konflik sosial akibat perebutan ruang SDA’
Manager Kajian Hukum dan Kebijakan LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Satrio Manggala mengatakan semua pasangan calon menunjukkan kesadaran akan dampak lingkungan dalam visi-misi, mulai dari pembangunan ekonomi hingga transisi energi.
Namun, masih ada beberapa hal yang menjadi catatan khusus Walhi terkait visi-misi ketiga kandidat.
Pertama, kekhawatiran Walhi bahwa akan ada lebih banyak proyek skala besar yang dapat berdampak buruk pada kondisi ekologis lingkungan. Meskipun, proyek-proyek tersebut mungkin dibungkus dengan tujuan yang ramah lingkungan, seperti untuk transisi energi.
“Prediksinya Walhi akan banyak terjadi pertentangan konflik sosial akibat perebutan ruang sumber daya alam akibat proyek-proyek besar transisi energi,” kata Satrio.
Kedua, ketiga calon pasangan dinilai belum menawarkan solusi struktural yang efektif untuk menangani masalah kemiskinan karena masalah utama dari kemiskinan terkait distribusi akses lahan yang sering kali dirampas untuk proyek nasional sehingga timbul konflik lahan.
Ketiga, Satrio menyebut program-program dalam visi-misi para paslon belum transparan dalam mengutarakan solusi-solusi yang mereka tawarkan untuk transisi energi dan pengelolaan sumber daya alam.
Keterangan gambar,Layar LCD di panggung Global Climate Strike 2023 menyoroti permasalahan pembukaan lahan di Indonesia.
“Tiga pasangan calon jelas masih menekankan pada potensi untuk ekstraksi sumber daya alam di Indonesia. Karena belum terlihat sejauh mana road map [visi-misi] sebetulnya mereka melihat persoalan lingkungan. Ini menjadi pintu utama yang harus dibereskan.”
“Anies mau mewujudkan keadilan ekologis, itu menarik tetapi ketika dicek, itu masih mengacu pada industrialisasi sektor pertanian yang sama saja bohong. Karena pakai imajinasi lama yang terbukti gagal dan selalu dikritisi,” kata Satrio.
Kampanye akbar – atau kerap disebut kampanye rapat umum – untuk Pemilu 2024 akan digelar dari 21 Januari sampai 10 Februari 2024.
Pada Minggu (14/01), KPU mengumumkan pembagian wilayah dengan menyiratkan salah satu kemungkinan pembagiannya adalah berdasarkan zona waktu yakni Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT).
“Ada 38 provinsi dibagi secara proporsional, misalnya Indonesia Tengah, Barat, Timur. Jadi nanti akan ada teknis pembagian zona, setiap paslon akan kampanye juga di zona masing-masing, akan bergantian dan dapat jatah yang sama. Skemanya hanya sehari untuk yang paslon, itu yang disepakati tim paslon,” jelas anggota KPU August Mellaz.
Pembagian ini berbeda dengan zona kampanye rapat umum dalam Pemilu 2019. Saat itu, total 34 provinsi Indonesia dibagi menjadi dua zona yakni A dan B dengan masing-masing 17 provinsi.
Sejak akhir 2022, Papua mengalami pemekaran dari dua provinsi, yakni Papua Barat dan Papua, menjadi enam provinsi dengan tambahan Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Selain itu, apa lagi yang membuat kampanye akbar tahun ini berbeda dengan yang sudah-sudah? Bagaimana strategi tim paslon dalam fase yang melibatkan massa ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap elektabilitas mereka?
Bagaimana teknis pembagian tiga wilayah?
Usai rapat koordinasi persiapan kampanye rapat umum pada Minggu (14/01), anggota KPU August Mellaz mengatakan kepada para wartawan bahwa pelaksanaan kampanye rapat umum untuk partai politik dan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 akan dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona A, B, dan C.
Anggota KPU August Mellaz menyatakan bahwa pembagian zona ini telah disepakati oleh ketiga Tim Pasangan Calon (Paslon) dan partai-partai politik peserta Pemilu 2024.
“Nanti akan ditentukan zona A paslon mana, zona B paslon mana, dan zona C paslon mana,” ujar August usai memimpin rapat koordinasi dalam pernyataan resmi di situs KPU.
Keterangan gambar,Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), August Mellaz (tengah) didampingi Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri) dan Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima (kanan) memimpin rapat koordinasi dengan parpol dan tim capres-cawapres di Ruang Sidang Utama KPU, Jakarta, Minggu (14/01).
Pembagian zona tersebut, imbuhnya, telah disepakati seluruh parpol peserta pemilu dan tim pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, 2, dan 3.
Pembagian ketiga zona sendiri akan disesuaikan secara proporsional dengan jumlah provinsi di Indonesia sesuai zona waktunya. Setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berkampanye rapat umum di zona berbeda setiap harinya.
“Nanti akan dibagi secara proporsional berdasarkan basis waktu misalnya WIB, WITA, WIT. Jadi nanti akan ada konteks pembagian zona tertentu setiap paslon secara bergantian,” kata dia.
Rapat koordinasi juga menyepakati kampanye rapat umum untuk partai politik, pembagian zonanya akan mengikuti jadwal kampanye pasangan calon.
Masing-masing partai politik akan mengikuti kampanye capres dan cawapres yang diusungnya.
Dua partai yang akan berkampanye dalam zona terpisah, yakni Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nasional.
“Nah kemudian untuk partai politik pengusung dari paslon, untuk pembagian zonanya akan mengikuti paslonnya, kecuali untuk dua partai politik. Sebenarnya 4 parpol, ada Partai Gelora, Partai Umat, Partai Buruh, dan PKN.”
“Tapi, tadi sudah kita konfirmasi ke partai Umat dan Gelora, Partai Umat mengikuti skema zonasinya di paslon 1, Partai Gelora ikut zonasi paslon 2, sedangkan buruh dan PKN itu akan disusun dalam zona kampanye tersendiri,” tutur Mellaz seperti dikutip Antara.
Keterangan gambar,Petugas merakit kotak suara Pemilu 2024 di gudang logistik KPU Kota Denpasar, Bali, Senin (15/1/2024).
Seberapa efektifkah pembagian tiga wilayah?
Yoes Kenawas, pengamat politik yang juga Research Fellow di Institute for Advanced Research, Unika Atma Jaya, menyatakan pembagian tiga wilayah pada Pemilu 2024 dari edisi sebelumnya yang dua adalah “logis” dari sisi logistik mengingat adanya tiga paslon yang ada saat ini.
Yoes mengatakan pada Pemilu 2019 hanya ada dua paslon, sementara Pemilu 2024 ada tiga paslon yang akan bersaing.
Walaupun secara logistik tiga zona “agak ribet dan cukup kompleks”, Yoes menilai solusi ini dapat meminimalisir gesekan antar-pendukung dan pembagian wilayah menjadi lebih teratur.
Keterangan gambar,Alat peraga kampanye (APK) terpasang menutupi jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan K.H. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (5/1/2024).
“Dibandingkan dengan [Pemilu] 2019, [contohnya] Bengkulu masuk zona B sedangkan bagian lain dari [Pulau] Sumatra masuk zona A,” ujar Yoes kepada wartawan Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Secara logistik, pembagian tiga wilayah berdasarkan zona waktu juga akan lebih efektif bagi para paslon dan parpol-parpol pendukung untuk mengkoordinasi dan memobilisasi pendukung mereka.
Yoes menambahkan kampanye akbar atau rapat umum memiliki potensi mobilisasi yang berlebihan sehingga bisa memunculkan gesekan dengan masyarakat setempat ataupun pendukung kandidat lain.
“Harusnya potensi akan terjadi benturan dengan pendukung kandidat lain bisa diminimalisir [dengan pembagian zonasi waktu],” ujarnya.
Tantangan apa yang mungkin terjadi pada kampanye akbar Pemilu 2024?
Pengamat politik Yoes Kenawas tantangan pertama yang mesti dihadapi pada rapat akbar antara 21 Januari dan 10 Februari adalah dari sisi keamanan.
Mobilisasi massa dalam jumlah besar membuat pengawasan terhadap pelaksanaannya seluruh peraturan pemilu harus kian diperketat.
“Bagaimana supaya tidak ada gesekan antar-pendukung atau antara pendukung dan masyarakat setempat yang menjalankan aktivitas kesehariannya. Kampanye akbar ini, seperti yang kita tahu, bisa menyebabkan kemacetan, adanya sampah setelah kampanye, dan lain-lain,” ujar Yoes.
Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, menurut Yoes, juga membuat transisi perpindahan para paslon dari satu zona ke zona lain harus dipastikan berjalan secara mulus.
Tantangan utama lainnya bagi KPU, menurut Yoes, adalah bagaimana supaya kampanye-kampanye akbar ini dapat tetap memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
“Selama ini kan kampanye akbar itu memang sifatnya hanya satu arah. Bukan lagi menyerap aspirasi dari masyarakat tetapi bagaimana para politisi menjual janji-janjinya dan menyebarkannya ke pendukung mereka masing-masing,” tandasnya.
Yoes menilai kampanye akbar sepertinya tidak akan banyak mempengaruhi elektabilitas masing-masing paslon, tetapi hanya “memperkuat semangat” pendukung mereka di lapangan.
“Seperti menggarami lautlah ibaratnya, karena yang datang juga orang-orang yang sudah mendukung atau dimobilisasi untuk mendukung paslon yang bersangkutan,” ujarnya.
Yoes juga menyoroti peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam kampanye akbar mendatang untuk memastikan tidak ada pelanggaran di lapangan mengingat zonasinya yang ada tiga.
Strategi apa yang digunakan tim kampanye dalam kampanye akbar Pemilu 2024 ini?
Yoes Kenawas menilai format kampanye berupa diskusi atau konsep town hall meeting sebetulnya lebih baik dari sisi edukasi politik karena melibatkan partisipasi dua arah dan juga membahas persoalan riil yang dihadapi masyarakat.
“Permasalahannya, kampanye model seperti ini jumlah pengunjungnya biasanya terbatas. Sedangkan kalau yang diincar adalah kuantitas maka kebanyakan [paslon menggunakan] model rapat akbar,” ujar Yoes.
Menurut Yoes, rapat akbar tidak banyak memberikan pendidikan politik karena agenda dan narasinya sudah ditetapkan dan tidak ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada kandidat.
“Dan biasanya di kampanye-kampanye akbar seperti itu yang dimajukan adalah aspek hiburannya dibandingkan kontennya,” tegas Yoes.
Keterangan gambar,Warga melintasi poster caleg yang dicoret tulisan ‘tersangka penusukan pohon’ di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Senin (15/1/2024).
Dalam sisa waktu yang terbatas menjelang dimulainya rapat akbar pada 21 Januari nanti, Yoes memperkirakan ada dua strategi yang bisa diambil para kandidat dalam merancang kampanye mereka.
“Yang pertama adalah mendatangi kantong-kantong yang berpotensi untuk menjadi basis mereka atau mengurangi perolehan suara lawan mereka,” ujar Yoes.
“Strategi yang kedua adalah mempertebal daerah yang selama ini sudah dikunjungi – misalkan daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang banyak seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur – dan memperoleh suara maksimal di daerah-daerah tersebut.”
Yoes juga memperkirakan upaya kampanye via media sosial juga akan semakin intens dengan menggunakan bahan-bahan yang muncul dari kampanye akbar nanti.
“Di era digital saat ini, yang penting itu bukan lagi coverage mereka secara fisik, tetapi bagaimana setelah kampanye tersebut kemudian dipotong menjadi [klip] TikTok atau Instagram Stories yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial untuk mencapai massa seluas mungkin,” ujar Yoes.
Apa kata para timses paslon?
Viva Yoga Mauladi, salah satu juru bicara dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengatakan pihaknya sudah menerima informasi mengenai pembagian wilayah untuk kampanye besar mendatang.
“Setiap pemilu pasti ada pembagian zonasi dan kami sudah menerima dengan baik. Nanti apakah model kampanye pawai, pidato politik, dialog terbuka, semuanya akan kami lakukan,” ujar Viva Yoga.
“Kami punya peta calon pemilih Prabowo-Gibran. Jadi, yang pertama kita akan memperkuat basis-basis pendukung kita. Akan kita datangi di semua titik yang ditentukan oleh KPU,” imbuhnya.
Keterangan gambar,Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa relawan saat hadir di acara konsolidasi relawan Prabowo-Gibran se-Provinsi Riau di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Pekanbaru, Riau, Selasa (9/1/2024).
“Kita juga berupaya datang dalam rangka untuk menjalin persahabatan atau untuk memberikan jalan alternatif apabila ada yang mau pindah ke kami.”
Viva Yoga mengatakan pihaknya berharap kampanye akbar dapat mendongkrak elektabilitas paslon.
“Karena yang datang di situ kan bergembira, Pemilu yang sangat riang gembira, kita selalu menghadirkan Pemilu yang penuh dengan kecerdasan, menyenangkan, tidak marah-marah, tidak sebar hoax, tidak sebar fitnah, yang joget-joget gemoy.”
“Tentunya masyarakat akan suka di samping juga pasti tidak lupa soal visi misi Prabowo-Gibran untuk membangun bangsa,” ujarnya.
“Tidak boleh ada intimidasi. Siapa pun yang terpilih itu presiden kita,” tegasnya kemudian.
Terpisah, juru bicara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Surya Tjandra, mengaku pihaknya akan menunggu teknis dari pembagian tiga wilayah untuk kampanye akbar pekan depan.
Keterangan gambar,Pekerja menyortir dan melipat surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gudang logistik KPU Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (15/01).
Salah satu catatan Surya adalah setiap manusia punya “jam biologis” yang berbeda-beda melihat faktor seperti usia dan dia mengharapkan KPU dan para perwakilan tim kampanye paslon dapat mempertimbangkan hal ini.
“Intinya kan kampanye itu bagaimana outreach [menjangkau], menyapa pemilih. Dan apakah dengan zona waktunya akan lebih efektif, atau seperti apa?” tutur Surya kepada BBC Indonesia.
Dalam kampanye akbar mendatang, Surya mengatakan pihaknya memberikan penekanan kepada bagaimana mengkomunikasikan visi dan misi pasangan kepada masyarakat.
Keterangan video,Pilpres 2024: Adu visi-misi tiga capres-cawapres
Menurutnya, inilah yang harus jadi perhatian utama KPU – bagaimana KPU memfasilitasi supaya pemilih benar-benar mengerti mengenai para paslon termasuk karakter mereka serta program kebijakannya.
“Intinya kan kalau dia menang, terpilih… apa sih yang rakyat bisa dapat? Esensi utama kampanye kan penyampaian gagasan.”
Surya mengatakan pihaknya akan menggunakan kombinasi antara dialog terbuka seperti forum #DesakAnies yang sudah timnya lakukan dan juga pidato akbar yang sifatnya berupa penegasan akan visi dan misi paslon.
Sementara itu, Andi Widjajanto, selalu perwakilan dari tim kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengatakan paslon mereka “sudah terbiasa dengan pergerakan yang dinamis dan cepat selama masa kampanye terbatas”.
“Sehingga akan siap menjalankan skema zonasi apa pun yang akan ditetapkan oleh KPU,” ujar Andi kepada BBC News Indonesia.
“Aspek penting lainnya adalah ada jumlah waktu kampanye antara ketiga paslon di setiap zona yang setara.”
Ketika ditanya mengenai daerah mana saja yang menjadi prioritas, Andi mengatakan tim Ganjar-Mahfud akan memperlakukan seluruh daerah sama.
Adapun tokoh-tokoh seperti Andika Perkasa, Sandiaga Uno, dan Yenny Wahid juga akan ambil bagian dalam kampanye akbar.
“Tokoh-tokoh lain seperti Pak Andika, Mas Sandiaga Uno, sampai Mbak Yenny Wahid juga siap berkampanye menemui masyarakat secara langsung,” ujarnya.
“Prioritas kami adalah menyapa seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah disepakati.”
Ketika ditanya mengenai apakah kampanye akbar dari Ganjar-Mahfud akan berupa pidato atau forum diskusi, Andi mengatakan pihaknya akan menyesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal dari masing-masing daerah.
“Pak Ganjar dan Prof. Mahfud akan fokus menyapa seluruh masyarakat Indonesia dengan pesan-pesan yang dapat diterima oleh daerah masing-masing,” pungkasnya.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan pemakzulan presiden harus melewati proses yang tidak sederhana, mulai dari penentuan alasan pemberhentian presiden, hingga proses panjang yang harus dilewati.
“Jadi secara substansi [alasan pemakzulan] bukan hal sederhana, dan secara proses lebih tidak sederhana lagi, karena harus ke DPR, MK, dan MPR,” kata Zainal saat dihubungi BBC News Indonesia, Kamis (11/01).
Alasan lainnya, menurut peneliti senior pusat riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, karena mayoritas partai politik di parlemen masih mendukung pemerintahan Jokowi.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat dalam Petisi 100 mengunjungi Menko Polhukam Mahfud MD untuk meminta pemakzulan Jokowi.
Salah satu anggota Petisi 100, Faizal Assegaf menuding pemerintahan Jokowi melakukan “praktik kekuasan yang korup dan berwatak dinasti politik”.
“Tujuan mencegah kejahatan politik cawe-cawe Jokowi dan keluarga intinya… Cara untuk menghentikan intervensi kekuasaan Jokowi dalam Pilpres adalah pemakzulan,” kata Faizal dalam keterangannya kepada BBC.
Apa syarat pemakzulan presiden?
Terdapat tiga alasan seorang presiden dapat dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.
Pertama, kata pakar hukum tata negara dari Universitas Gadja Mada Zainal Arifin, adalah presiden melakukan pelanggaran pidana, seperti suap, korupsi, penghianatan kepada negara, dan tindak pidana berat lainnya.
Selanjutnya, imbuh Zainal, presiden melakukan perbuatan tercela.
Zainal melihat frasa perbuatan cela diambil dari aturan hukum yang berlaku di Amerika Serikat, namun bedanya pemaknaan atas kejahatan itu di AS lebih spesifik daripada Indonesia.
“Misal skandal Bill Clinton dengan Lewinsky itu bukan karena hubungan seksual, tapi karena Clinton berbohong di bawah sumpah. Saya tidak tahu kalau di Indonesia perbuatan tercela diterjemahkannya seperti apa karena perdebatannya bisa panjang,” kata Zainal.
Keterangan gambar,Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato di gedung parlemen di Jakarta, 16 Agustus 2023, menjelang Hari Kemerdekaan.
Terakhir adalah jika presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk memimpin negara.
Melihat dari ketiga alasan ini, apakah Jokowi bisa dimakzulkan?
Zainal menjawab, “bisa iya, bisa tidak. Apakah misalnya presiden cawe-cawe dalam pemilu itu bisa dianggap sebagai perbuatan pidana atau perbuatan tercela.
“Secara substansi perdebatannya ada dan panjang, walaupun tentu saja sangat mungkin dikualifikasi terjadi pelanggaran presiden karena selama ini sudah banyak sekali terakumulasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu, banyak sekali sebenarnya,” jelas Zainal.
“Cuma apakah bisa dikualifikasikan ke tiga jenis tadi itu pasti ada perdebatannya,” ujarnya kemudian.
Bagaimana proses pemakzulan presiden?
Selain penentuan alasan yang tidak sederhana, Zainal menambahkan, proses pemakzulan pun juga memakan waktu yang panjang dan lintas lembaga.
Zainal menjelaskan, proses pemakzulan dimulai dari suatu penyelidikan yang dilakukan DPR, atau disebut hak angket, atas suatu tuduhan pelanggaran pidana yang dilakukan presiden.
Setelah panitia khusus DPR itu melakukan penyelidikan dan menemukan kesimpulannya, DPR kemudian mengeluarkan hak menyatakan pendapat yang menyebut bahwa presiden harus diberhentikan.
Keterangan gambar,Kawat berduri menutupi gerbang gedung DPR.
Pendapat ini kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, apakah benar presiden melakukan pelanggaran atau sekedar pernyataan politik saja.
Pengajuan permintaan DPR ke MK ini hanya dapat dilakukan dengan dukungan minimal dua per tiga jumlah anggota DPR dalam sidang paripurna.
Jika MK memutuskan untuk menolak maka perkara gugur. Sebaliknya, jika MK menerima maka pendapat ini diserahkan kembali ke DPR yang kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ke MPR.
Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah anggota.
“Jadi secara substansi bukan hal sederhana, secara proses lebih tidak sederhana lagi, karena harus matang di DPR, dikirim ke MK untuk memutuskan iya, baru ke MPR,” kata Zainal.
Apakah situasi saat ini berbeda dengan pemakzulan Gus Dur?
Zainal mengatakan situasi saat ini berbeda dengan proses pemakzulan terhadap Abdurrahman Wahid, atau dikenal Gus Dur, sebagai presiden pada tahun 2001.
Saat itu, katanya, MPR memberhentikan Gus Dur hanya melalui sidang istimewa, setelah presiden keempat Indonesia itu mengeluarkan maklumat untuk membubarkan legislatif dan membekukan Partai Golkar.
Adapun Kementerian Pertahanan dan para pihak di sekitar pencalonan Prabowo belum memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan yang diajukan BBC News Indonesia.
Kontroversi iklan Kemhan di Harian Kompas dipicu ketiadaan Peraturan KPU yang secara rinci melarang publikasi berkaitan capres atau cawapres berstatus pejabat negara, kata Titi Anggraini, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Karena tidak ada regulasi yang rinci, menurut Titi, peserta Pilpres dan pihak-pihak yang berkaitan dengan mereka bisa secara leluasa memanfaatkan anggaran negara maupun jabatan publik untuk kepentingan elektoral.
Titi berkata, UU 7/2017 tentang Pemilu sebenarnya memberikan pelarangan yang beririsan dengan persoalan ini. Namun, kata dia, KPU tidak merujuk pasal-pasal itu untuk membuat regulasi yang lebih detail untuk melarang publikasi lembaga negara yang menampilkan citra capres-cawapres.
Pasal 282 UU Pemilu menyatakan, “pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye”.
Adapun pasal lain yang dirujuk oleh Titi adalah Pasal 283 yang melarang pejabat publik “mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”.
Pasal 283 menyatakan, kegiatan yang dilarang meliputi itu adalah pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.
Ketiadaan regulasi ini, menurut Titi, menjadi membuat pejabat publik yang menjadi perseta Pilpres bisa leluasa untuk berkampanye menggunakan anggaran negara https://gondrongjabrik.com/dan membuat klaim keberhasilan atas kinerjanya.
Keterangan gambar,Felizardo Virgo adalah salah satu dari ribuan orang yang tewas dalam “perang melawan narkoba” pada era mantan Presiden Rodrigo Duterte
Mereka menyaksikan peti mati besi dibuka dan diangkat dari liang lahat. Di dalamnya, terdapat tulang belulang dari Felizardo Virgo yang ditembak mati pada 18 Agustus 2019, ketika dia masih berusia 27 tahun.
Tengkoraknya dikeluarkan dengan hati-hati, lalu dimasukkan ke dalam kantong jenazah berwarna hitam.
Sebelum risletingnya ditutup, Pastor Flavie memeriksa peti mati tersebut untuk memastikan bahwa setiap potongan kerangka telah diangkut. Sepotong tulang kecil sekalipun dapat mengungkap lebih banyak hal mengenai penembakan terhadap Felizardo.
Erlinda, ibu dari Felizardo, berarap tulang-tulang putranya bisa mengungkap kematian anaknya sekaligus memberi keadilan bagi ribuan keluarga yang telah kehilangan orang terkasih mereka akibat “perang melawan narkoba” berdarah di Filipina.
Pastor Flavie dan ahli patologi forensik, Dokter Raquel Fortun memimpin upaya ini. Mereka telah bekerja sama mengumpulkan bukti-bukti yang suatu hari nanti dapat digunakan dalam penyelidikan yudisial atas kasus-kasus kematian tersebut.
Hanya ada beberapa investigasi yang telah dilakukan terkait kasus ini, dan Pemerintah Filipina menolak memberi akses kepada penyelidik dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Jaksa penuntut dari ICC pernah menyatakan keprihatinannya mengenai pembunuhan atas nama perang terhadap narkoba pada 2016.
Akan tetapi, kendala semacam itu tidak menyurutkan semangat Pastor Flavie dan Dokter Fortun yang berharap temuan mereka bisa dibawa ke ICC.
Sejak Juli 2021, Dokter Fortun telah mengautopsi jenazah lebih dari 90 korban. Dia menemukan banyak kejanggalan.
Di antaranya, korban-korban penembakan ini di dalam sertifikat kematiannya tertulis meninggal karena “sebab alamiah”. Ada pula laporan yang disalin-tempel yang tidak berkaitan dengan penyebab kematian.
Pemerintah Filipina memperkirakan lebih dari 6.252 orang telah ditembak mati oleh polisi dan “pelaku tidak dikenal” sejak mantan Presiden Rodrigo Duterte mendeklarasikan “perang melawan narkoba” pada 2016 saat dia memenangkan pemilu.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah korbannya bahkan mencapai puluhan ribu orang.
Polisi mengeklaim bahwa para korban penembakan tersebut merupakan gembong atau pengedar narkoba, yang mereka tembak mati demi “membela diri” dalam baku tembak. Namun, banyak keluarga menyatakan bahwa putra, saudara laki-laki, atau suami mereka hanya berada di tempat dan waktu yang salah.
Kampanye perang melawan narkoba ini telah menuai kontroversi dan kritik internasional. Tetapi kampanye ini justru mendapat dukungan di dalam negeri di mana jutaan orang menggunakan narkoba, sebagian besar metamfetamin alias “sabu”.
Keterangan gambar,Sejak Duterte lengser dari jabatannya pada 2022, aksi protes yang menuntut pertanggungjawabannya atas kematian banyak orang akibat perang melawan narkoba pun meluas
“Kami lebih memilih menangkap bandar skala besar dibandingkan memburu para pengguna, karena menurut pandangan presiden, ini adalah masalah kesehatan, masalah kecanduan,” kata asisten sekretaris di Departemen Kehakiman, Jose Dominic Clavano.
Namun Proyek Dahas di Universitas Filipina mencatat telah terjadi 342 pembunuhan terkait narkoba pada tahun pertama Marcos menjabat. Jumlah ini lebih tinggi 40 kasus dibandingkan tahun terakhir pemerintahan Duterte.
Temuan mereka menunjukkan bahwa sekitar 40% dari orang-orang yang terbunuh adalah pengguna dan pengedar kecil-kecilan.
“Itu bukanlah sesuatu yang dimaafkan oleh pemerintah,” kata Calvano.
Tetapi, Calvano menyadari bahwa pelanggaran itu dilakukan oleh polisi.
Kembali ke pemakaman tadi, ekshumasi dua jasad lainnya juga dilakukan di bawah pengawasan Pastor Flavie. Sama seperti Felizardo, kedua mendiang laki-laki ini ditembak mati pada 2019.
Keluarganya yang menyaksikan tidak dapat menahan rasa duka. Salah satu anggota keluarganya bahkan sampai jatuh ke tanah dengan kaki tertekuk.
“Ini sangat traumatis,” kata Pastor Flavie.
“Ini bukanlah kematian yang wajar, jadi ini menyakitkan. Ini berat dan ini membuat marah.”
Pemerintahan Duterte mengatakan bahwa mereka memburu para pengedar, bandar narkoba, dan orang-orang yang melindunginya. Namun menurut para pengkritik, para korban yang mayoritas merupakan laki-laki ini berasal dari kelompok masyarakat miskin.
Keterangan gambar,Pastor Flavie mencoba menenangkan keluarga dari salah satu korban tewas
Banyak yang disemayamkan di makam-makam sewaan. Kalau keluarga mereka tidak bisa membayar perpanjangan sewa, maka sisa-sisa tengkorak mereka akan dibuang ke kuburan massal.
Pastor Flavie bertekad bahwa hal semacam ini tidak boleh terjadi pada jemaat tercintanya.
Jadi sebagai bentuk dukungan keberlanjutannya kepada para korban perang narkoba, dia mengatur penggalian, kremasi, dan pengembalian abunya kepada keluarga-keluarga korban saat pemberkatan di gereja.
Setelah proses pengangkatan tulang belulang selesai, mobil van yang membawa tiga jenazah itu kemudian meninggalkan area pemakaman. Tetapi, ada yang perlu dilakukan terhadap sisa-sisa tengkorak ini selanjutnya.
Di kamar mayat di Rumah Sakit Umum Filipina, Dokter Fortun menunggu untuk menerima kedatangan jenazah-jenazah yang baru diambil dari makam.
Dengan jumlah populasi yang melebihi 100 juta orang, hanya ada dua patologi forensik di Filipina. Dokter Fortun adalah salah satunya.
Dia bertemu dengan Pastor Flavie ketika pembunuhan atas nama perang narkoba dimulai.
“Saya mendengar rencana bahwa mereka akan melakukan ekshumasi. Saya ikut turun tangan dan meminta ditunjukkan jenazahnya. Jadi dia [Pastor Flavie] mulai membawa jenazah-jenazah itu,” katanya.
“Yang menjadi perhatian utama saya adalah apakah ada peluru? Peluru adalah bukti yang dapat menghubungkan korban dengan penembak dan senjatanya.”
Keterangan gambar,Dokter Raquel Fortun, salah satu dari dua dokter patologi forensik di Filipina
Dia telah menyimpan semua peluru yang dia temukan sejauh ini. Jika kasus ini tidak dibawa ke pengadilan Filipina, Dokter Fortun berarap ICC akan meminta laporan autopsi dan peluru-peluru yang dia simpan dengan cermat.
“Saya sangat berharap suatu saat kita bisa mendapatkan keadilan,” kata dia.
Di dalam kamar mayat, Dokter Fortun mulai memeriksa jenazah pemuda lainnya yang baru saja diserahkan oleh Pastor Flavie.
Dia membuka risleting kantong jenazah itu, memperlihatkan tumpukan tulang. Beberapa di antaranya masih ada jaringan lunak yang menempel. Setelah itu, dia mulai mengambil foto.
“Saya sudah melihat patahan tulang di kepala,” katanya sambil menyingkirkan sejumlah rambut hitam panjang.
“Yang ini tampak seperti lubang peluru, di sisi kanan kepala pemuda ini.”
Dia kemudian mengeluarkan pakaian yang telah hancur dari kantong jenazah itu, yang terdiri dari kemeja putih dan celana panjang hitam.
“Keluarga berupaya memakamkan mereka dengan cara yang spesial, jadi mereka mengenakan pakaian formal, yang mungkin belum pernah mereka kenakan semasa hidup.”
“Kalau Anda lihat, giginya tidak terawat dengan baik. Ini menandakan bahwa mereka telah membunuh orang yang sangat miskin. Jangan lupa bahwa mereka adalah manusia, dan mereka dicintai.”
Dokter Fortun selalu mengembalikan barang-barang pribadi korban kepada keluarga mereka. Beberapa di antaranya tidak terduga.
“Benar-benar ironis, ada dua kasus di mana saya menemukan sisa-sisa gelang plastik dari kampanye Duterte. Salah satu istri dari laki-laki tersebut mengatakan bahwa suaminya mengira akan aman kalau mengenakan gelang itu, karena dia adalah pendukung Duterte.”
Keterangan gambar,Dokter Fortun mengatakan pemeriksaan forensik dapat mengungkap kebenaran
Dokter Fortun kemudian mengangkat tulang-tulang itu; mulai dari tulang kaki, rusuk, tengkorak, lalu menempatkannya di sebuah nampan besar bewarna perak.
Petugas kamar mayat akan membersihkannya dan menatanya di atas meja kayu dengan posisi anatomi yang benar untuk dipelajari lebih lanjut.
Selama ini di Filipina, autopsi tidak otomatis dilakukan dalam kasus-kasus kematian akibat kekerasan. Dokter Fortun pun telah melobi agar ada perubahan undang-undang terkait ini.
“Ilmu forensik mencari kebenaran, dan mungkin kebenaran itulah yang jadi masalah. Banyak orang Filipina tidak ingin kebenaran terungkap.”
Polisi merupakan yang bertanggung jawab atas ini.
“Mereka menginvestigasi tempat kejadian perkara, mereka melakukan pemeriksaan medikolegal terhadap jenazah, laboratorium kejahatan adalah milik mereka. Jadi apa hasilnya? Polisi yang membunuh dan mereka yang menginvestigasi. Begitulah caranya lolos dari tuduhan pembunuhan.”
Para pembela perang melawan narkoba Duterte, termasuk Jenderal Ronald dela Rosa yang merupakan Kepala Kepolisian Filipina hingga 2018, mengatakan para tersangka tidak akan mati jika mereka tidak melawan saat ditangkap.
Dia mengeklaim kampanye antinarkoba telah berhasil menurunkan jumlah ketergantungan narkoba di negara itu.
Sementara itu, apa yang dilakukan Dokter Fortun sangat melelahkan. Apalagi dia juga bertugas sebagai profesor di Fakultas Kedokteran sekaligus Kepala Departemen Patologi di Universitas Filipina.
Butuh waktu berminggu-minggu sebelum dia menyelesaikan laporannya tentang tiga korban yang baru diekshumasi – termasuk Felizardo.
Felizardo ditembak mati pada suatu malam di bulan Agustus 2019 setelah meninggalkan rumah untuk suatu keperluan.
Erlinda kemudian keluar dan melihat putranya tergeletak berlumuran darah di tanah. Salah satu saksi mengatakan kepadanya bahwa penembaknya tampak seperti polisi.
Keterangan gambar,Felizardo Virgo ditembak mati di dekat rumahnya di Manila pada 2019
“Saya bertanya kepada saksi itu, apakah Anda bersedia bersaksi? Tapi tentu saja dia mengatakan tidak, mereka tidak bersedia. Jika orang-orang melihat sesuatu yang salah, mereka cenderung menutup mata dan menjauhi potensi masalah.”
Felizardo tinggal di Parola Tondo, yang digambarkan sebagai kawasan kumuh dan paling buruk di Manila. Kawasan ini dekat dengan pelabuhan, dengan gang-gang kecil beraspal dan rumah-rumah semi-permanen.
Dia juga merupakan seorang pengguna narkoba. Namun ibunya mengatakan bahwa Felizardo sudah mulai mendewasakan diri. Belakangan sebelum kematiannya, dia mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan angkutan truk.
“Dia telah mengubah hidupnya,” kata Erlinda sambil menangis. “Inilah saatnya Felizardo membuktikan dirinya kepada mereka yang tidak mempercayainya.”
Bagi Erlinda, Duterte “tidak punya hak untuk hidup”.
“Polisi dibiarkan begitu saja di lapangan. Itulah penyebab semua pelanggaran ini terjadi,” kata Clavano.
Jose Dominic Clavano dari Departemen Kehakiman mengatakan bahwa dengan reformasi yang tengah berjalan berarti jaksa akan bekerja lebih erat dengan polisi termasuk dalam mengunjungi tempat kejadian perkara.
“Ini cara kami saling mengontrol dengan polisi.”
Namun dia tidak merasa ICC perlu berkunjung.
“ICC hanya bisa hadir kalau tidak ada sistem peradilan yang berfungsi di Filipina. Tapi ada sistem peradilan yang berfungsi.”
Sementara itu, ICC mengatakan mereka tidak yakin bahwa Filipina sungguh-sungguh menyelidiki kasus-kasus ini untuk penuntutan pidana. Penyelidikan ICC sendiri akan terus berlanjut.
Keterangan gambar,Pastor Flavie meletakkan daftar panjang nama korban-korban perang narkoba di dalam guci di tugu peringatan yang dibangun untuk mereka
Sejauh ini, ada beberapa kasus kecil di mana petugas polisi ditangkap karena pembunuhan semacam ini.
Enam orang ditahan dan didakwa atas pembunuhan Jerhode “Jemboy” Baltazar, seorang nelayan berusia 17 tahun yang ditembak mati di tengah siang bolong di Navotas, Metro Manila pada Agustus lalu.
Lantaran salah mengira Jemboy adalah tersangka pembunuhan yang mereka kejar, polisi menembaknya saat sedang membersihkan perahu nelayannya.
Dia jatuh ke dalam air. Namun polisi tidak berusaha menariknya keluar. Paman Jemboy-lah yang mengambil jenazahnya beberapa jam kemudian.
Ketika Pastor Flavie mendengar cerita itu, dia mengatur pemindahan jenazah Jemboy dari rumah duka ke kamar mayat Dokter Fortun.
Dokter Fortun menyimpulkan bahwa tembakan di kepala Jemboy tidak menyebabkan kematian secara langsung. Dan jika polisi menariknya keluar dari air, “kemungkinan dia bisa selamat”.
“Jadi dia tenggelam karena terjatuh ke air, karena tertembak di kepala. Kami kategorikan ini pembunuhan,” ujarnya.
Akan tetapi di tengah upaya ini, Dokter Fortun berulang kali mendapat kunjungan yang tidak diharapkan.
Pertama, dari Kepolisian Navotas yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Kedua, dari kejaksaan. Keduanya sama-sama menginginkan laporan polisi.
“Cukup. Saya dilecehkan,” pikir Dokter Fortun.
Pembunuhan terhadap figur publik di Filipina bukannya tak pernah terjadi. Oleh sebab itu, Dokter Fortun memberi tahu 170.000 pengikutnya melalui X mengenai kunjungan tersebut. Dia menambahkan bahwa dia menyebarkan informasi tersebut demi perlindungan apa pun yang bisa dia dapat.
Sementara itu, Pastor Flavie masih menangani dampak penembakan tersebut. Keluarga Jemboy diduga diawasi. Kini keluarga tersebut tinggal di sebuah lokasi rahasia yang dibiayai oleh dana yang dikumpulkan Pastor Flavie.
Mengingat tidak ada tanda-tanda Duterte akan dimintai pertanggungjawaban, Dokter Fortun mengatakan, “semua orang berharap ICC akan turun tangan”. Dia pun siap untuk itu.
Pastor Flavie juga optimistis para korban perang narkoba Dutertehttps://gondrongjabrik.com/ akan mendapatkan keadilan.
“Satu keluarga pada satu waktu, satu jiwa pada satu waktu,” ujar Pastor Flavie.
Image caption,An A-50 aircraft during a military parade (file photo)
By Oliver Slow
BBC News
Ukraine’s military says it has shot down a Russian military spy plane over the Sea of Azov, in what analysts say would be a blow to Moscow’s air power.
The A-50 detects air defences and coordinates targets for Russian jets.
Ukraine has struggled to make significant recent advances against Russian forces in the south-east.
A briefing from the UK’s Ministry of Defence on 23 February said that Russia “likely” had six operational A-50s in service. The planes can cost hundreds of millions of dollars to build.
The BBC has been unable to verify the attack.
Russian officials said they had “no information” about the attacks, but prominent pro-war Russian commentators have said the loss of an A-50 would be significant.
One popular military channel, Rybar, said that – if Ukraine’s information about the Russian losses was confirmed – it would be “another black day for the Russian air force”.
Another channel said the Il-22 command centre was hit by Russian “friendly fire”. It reportedly managed to land back in Russia.
Gen Zaluzhnyi said on Telegram that Ukraine’s air force had “excellently planned and conducted” an operation in the Azov region, south-east of Ukraine.
Justin Bronk, an air war specialist from the defence think tank Rusi, told the BBC that if confirmed the loss of an A-50 would be a “highly operationally significant and embarrassing loss” for Russia’s air force.
He described the A-50 as a “key command, control and surveillance platform” that provides Russian aircraft and surface-to-air missile systems with “long range early warning and target information about Ukrainian low-flying aircraft”.
He added that there were “only a small number” of these aircraft within the Russian air force, and “even fewer trained mission crews, meaning that the loss of one would be a major blow”.
If confirmed, he said it would “be a very long-range engagement” for Ukrainian Patriot air defence missiles, which would stretch “the theoretical capabilities of the weapon to their limit”.
Frank Gardner, the BBC’s security correspondent, said the apparent development was a “small bit of good news for Ukraine amid an awful lot of bad news”.
He said the situation generally is “not looking good for Ukraine”, as it deals with shortages of ammunition, low morale among its troops and continued attacks by Russiahttps://gondrongjabrik.com/ on its infrastructure.
