TKN Prabowo-Gibran ingin mengajak rivalnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk masuk ke kabinet serta mengajak PDIP koalisi.
Prabowo-Gibran siap mengajak rivalnya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk masuk ke dalam kabinet usai memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno dalam wawancara dengan Bloomberg Television seperti dikutip, Jumat (11/2/2024). Eddy mengatakan Prabowo siap membangun koalisi yang kuat di parlemen dengan cara mengundang partai-partai lain, seperti PDIP yang merupakan partai terbesar di parlemen saat ini. “[Prabowo] mungkin mengajak calon presiden lainnya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dengan pemerintahannya,” ujar Eddy dikutip dari Bloomberg, Jumat (16/2/2024).
Lantas, mengapa Prabowo mendadak ingin merangkul pihak-pihak yang berada di luar koalisis? Eddy mengatakan bahwa Prabowo akan mengikuti jejak Presiden Jokowi yang sukses membentuk koalisi partai politik terbesar di parlemen. “Membentuk koalisi besar merypkan formula untuk membangun pemerintahan yang stabil kedepannya. Apalagi, Prabowo telah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Kita akan melihat sebuah koalisi yang kuat di parlemen dan koalisi tersebut kemungkinan besar akan memiliki mayoritas di parlemen. Prabowo adalah orang yang sangat inklusif,” imbuhnya. .
Seperti diketahui, koalisi partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran saat ini, yatu Partai Gerindra, Parti Golkar, PAN, PSI, dan Partai Demokrat. Sementara itu, PDIP sebagai parti terbesar di DPR berkoalisi dengan PPP, Parti Hanura, dan Partai Perindo untuk mengusung pasangan Ganjar-Mahfud MD. Terakhir, Partai Nasdem, PKB, dan PKS berada di belakang pasangan Anies-Muhaimin Iskandar. Jika Prabowo ingin membentuk koalisi gemuk seperti pemerintahan Jokowi, maka dia harus menggandeng PDIP, PKB, PKS, dan Partai Nasdem untuk bergabung dengan kubu pemerintahan Prabowo-Gibran. Edi menegaskan untuk membantu memuluskan jalan bagi reformasi Prabowo, Prabowo akan berusaha membangun koalisi yang kuat di parlemen, mengundang partai-partai lain seperti PDIP yang merupakan partai terdepan. Seperti diketahui, Prabowo akhirnya resmi bergabung ke kubu Jokowi usai Piliers 2029. Usai menjadi rival politik selama 10 tahin, Prabowo akhirnya menerima pinangan Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan. “Beliau melihat bahwa hal tersebut merupakan formula yang berhasil untuk membangun pemerintahan yang stabil di masa mendatang,” ujar Eddy Soeparno. https://gondrongjabrik.com/Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hitung suara sementara versi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Prabowo Gibran memperoleh suara sebanyak 56,8%. Sementara itu paslon lainnya yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD masing-masing di kisaran 25,23% dan 17,97%. Prabowo-Gibran unggul di hampir semua provinsi di Indonesia dan berpotensi menang satu putaran. Sejumlah pihak telah menanggapi hasil real count yang dilakukan oleh KPU tersebut. Meski masih hasil sementara, namun upaya menjalin komunikasi termasuk menentukan sikap politik pasca Pilpres 2024 terus berlangsung.
Tapi kasus ini memicu kebencian warganet di media sosial terhadap ibu korban dan menuduhnya ikut terlibat dalam kematian anaknya.
Apakah tuduhan itu beralasan secara hukum? Lalu seperti apa kronologinya dan apa motif pelaku?
Seperti apa kronologi kematian Dante?
Anak berusia enam tahun ini disebut meninggal akibat tenggelam di kolam renang Palem, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ady Syam Idradi, mengatakan ada beberapa saksi yang melihat korban sedang latihan berenang.
Saksi tersebut, sambungnya, kemudian melihat Dante muntah-muntah. Ketika diangkat ke atas oleh terduga pelaku, korban sudah tidak sadarkan diri.
Sang anak langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam menggunakan kendaraan pribadi, namun saat tiba di rumah sakit, dia dinyatakan meninggal.
Polsek Duren Sawit lantas menggelar olah tempat kejadian perkara awal dan memeriksa beberapa saksi.
Pada Kamis (01/02), kasus kematian Dante dilimpahkan ke Subdit Jataras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Untuk mengungkap kematian Dante, tim Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi pada jenazah korban yakni penangkatan jasad dari makam untuk mengetahui secara pasti penyebab kematiannya.
Ekshumasi dilakukan tim forensik RS Polri di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut.
“Dalam pemeriksaan ini [ekshumasi] hadir orang tua korban, yakni ayah kandung maupun ibu kandung korban. Termasuk tim penasihat hukum dari ibu kandungnya,” ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Stya Triputra, Selasa (06/02) seperti dilansir Detik.com.
Dari proses ekshumasi, kata dia, ditemukan adanya bekas gigitan dan cubitan di tubuh Dante.
Setelah proses ekshumasi, jenazah Dante telah dikuburkan kembali.
Apa penyebab kematian Dante?
Kombes Ady Syam Idradi mengatakan hingga Selasa (06/02) polisi telah memeriksa 20 saksi. Mulai dari pihak keluarga, saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian dan pengelola kolam renang.
Polisi juga melakukan uji laboratoris terhadap kamera pengawas atau CCTV di sekitar tempat kejadian perkara.
Potongan rekaman dari CCTV berdurasi hampir dua menit yang diduga dari area kolam renang tersebar di media sosial X.
Terlihat dari video itu bahwa Dante berenang bersama terduga pelaku yakni Yudha Arfandi dan anak perempuannya yang disebut seumuran dengan Dante.
Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Stya Triputra, mengatakan dari hasil analisis rekaman CCTV diketahui Dante dan Yudha beraktivitas di kolam renang selama 2 jam 1 menit.
Selama di kolam, kepala Dante dibenamkan ke dalam kolam sebanyak 12 kali.
Kepada polisi, Yudha berkata sengaja membenamkan kepala Dante ke dalam kolam sebagai latihan pernapasan agar tidak panik dan tidak takut air.
“Dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan penangkapan pada Jumat 9 Februari 2023,” ujar Wira.
Tersangka YA digiring masuk ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus kematian anak Tamara Tyasmara, Jumat (9/2/2024).
Ia dijerat Pasal 76c juncto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Kemudian Pasal 340 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup.
Apa motif pembunuhan Dante?
Meski tersangka Yudha sudah ditangkap pada Jumat (09/02) lalu, tapi motif pelaku menenggelamkan korban belum terungakp.
Kombes Ady Syam Idradi mengatakan pihaknya masih mendalami.
“Motif sedang didalami, karena pemeriksaan, setelah proses pemeriksaan kesehatan terhadap YA akan dialihkan pemeriksaan sebagai tersangka. Di situ akan dilakukan pendalaman terhadap motif,” ucapnya.
Namun demikian pakar psikologi forensik, Reza Indragiri, mengatakan dalam kasus pidana terutama pembunuhan maka kemungkinan motifnya ada dua: emosional dan instrumental.
Emosional artinya berkaitan dengan amarah, sakit hati, dendam, cemburu atau terkait perasaan-perasaan negatif.
Adapun instrumental tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Tapi ingin mendapatkan manfaat tertentu dari aksi kejahatan tersebut.
“Entah untuk mendapatkan popularitas atau mendapatkan harta, atau apapun yang sifatnya mendatangkan keuntungan bagi si pelaku,” ucap Reza kepada BBC News Indonesia.
“Jadi bisa salah satu atau kombinasi dari kedua motif tersebut.”
Karena itulah dia meminta kepolisian agar tidak percaya begitu saja pada klaim pelaku.
Sebab sering kali, jelasnya, orang-orang yang melakukan viktimisasi terhadap anak-anak sebetulnya tidak sungguh-sungguh membangun kepercayaan. Tetapi memiliki tipu muslihat atau kepentingan di balik itu.
“Jadi membangun relasi kepercayaan hanya sebuah cara untuk membuka akses pelaku agar bisa mendekati si calon korbannya -dalam hal ini anak- sekaligus membangun kepercayaan dari pihak yang semestinya melindungi si anak.”
Tak cuma itu saja, Reza juga berharap polisi menelisik apakah pelaku memiliki riwayat melakukan tindakan kriminalitas apapun jenisnya.
Itu untuk menakar seberapa jauh potensi bahaya orang tersebut memviktimisasi atau melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain termasuk anak-anak.
Sedangkan terkait tuduhan pasal pembunuhan berencana, Reza berkata polisi harus membuktikan empat unsur: target, insentif, risiko, dan sumber daya.
Kalau empat hal tersebut memang ada dalam pikiran si pelaku sebelum melancarkan aksinya maka patut dikenakan pasal pembunuhan berencana.
Tamara Tyasmara, ibu korban dihujat warganet
Di media sosial X dan Instagram ibu korban, Tamara Tyasmara -yang merupakan model dan aktris, muncul komentar-komentar yang cenderung menyalahkannya.
Seperti yang diungkapkan akun @DeilyUpdate, “Tamara Tyasmara juga terlibat sepertinya. Dari awal dia nutup-nutupin kasusnya.”
Komentar bernada negatif juga dicuit oleh akun @GabriliaMutiara lantaran ekspresi Tamara saat di acara pengajian kematian sang anak tak menunjukkan kesedihan.
Kemudian ada juga komentar yang menilai Tamara “melindungi kekasihnya Yudha” karena tidak langsung meminta diperlihatkan CCTV dan melaporkan kematian anaknya ke polisi.
“Harusnya hari itu Dante tenggelam, langsung lihat CCTV menit itu dan harusnya laporkan ke polisi, ini si betina malah kelihatan melindungi si cowoknya itu. Stres bukan?” tulis akun @aniscolin27.
Artikel ini memuat konten yang disediakan Twitter. Kami meminta
Adapun akun @dwitasaridwita yang menjadikan kasus Tamara sebagai contoh agar ibu tunggal dengan anak harus lebih teliti mencari pasangan.
Usai polisi menetapkan Yudha sebagai tersangka, Tamara Tyasmara mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat (09/02).
Dia mengaku bersyukur karena pelaku yang diduga membunuh anaknya telah ditangkap.
Sembari menangis, dia membantah semua tuduhan warganet yang menyebutnya tak berbuat apa-apa atas kematian sang anak.
“Dari kemarin tuh kita diam aja, bukan berarti aku enggak ngapa-ngapain. Semua orang bilang aku diam, tapi pengacara tahu kalau aku enggak diam…,” ucapnya di hadapan wartawan.
“Kalau aku diam, ngapain hari Kamis aku datang ke sini [Polda Metro Jaya]? Tadi aku sudah lihat CCTVnya dari awal, ya enggak mungkin lah aku tega buat diam aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma… jadi enggak mungkin seorang ibu diam aja.”
“Jadi mohon pengertiannya semua, bukan berarti aku nutup-nutupin. Tapi aku mau proses ini berjalan lancar tanpa aku harus cuap-cuap di manapun.”
Tamara juga mengatakan hubungannya dengan Yudha sudah putus sejak kasus kematian Dante.
Ia mengaku sudah tidak lagi berkomunikasi dengan pelaku sejak peristiwa iti terjadi.
“Sudah tidak kontakan sejak kejadian itu. Aku lihat dia kayak lihat anak aku lah jadinya.”
Mengapa kebencian pada perempuan atau janda begitu kuat?
Aktivis perempuan yang juga aktif di Lembaga Partisipasi Perempuan, Adriana Venny, mengatakan dalam masyarakat yang masih berpandangan stereotip gender, perempuan akan menjadi pihak yang sering dirugikan.
Jika terjadi perceraian, katanya, maka perempuan yang disalahkan.
Ataupun jika anaknya bermasalah, si perempuan pula yang cenderung disalahkan.
Tamara Tyasmara dan kuasa hukumnya, Sandy Arifin di Polda Metro Jaya.
Masyarakat, menurut Adriana, harus mengubah cara pandang keliru seperti itu sehingga perempuan bisa memiliki kesehatan mental yang baik.
“Demikian juga dengan status janda, perempuan lebih rentan dipojokkan. Padahal faktanya bisa jadi berbeda. Logika saja, mana ada ibu yang tidak sedih ditinggal mati anaknya?” tutur Adriana kepada BBC News Indonesia.
“Jadi penilaian seperti itu sangat kejam. Warganet Indonesia diharapkan mendukung perempuan korban, bukan justru membuat masalah semakin blunder.”
Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, juga pernah menjelaskan bahwa sindiran, cibiran, bahkan ejekan yang diterima oleh perempuan berstatus janda disebabkan oleh konstruksi gender yang selalu menempatkan perempuan sebagai “tolok ukur dari penilaian sebuah moralitas”.
Hal itu mewujud dalam bentuk ekspektasi di masyarakat bahwa perempuan harus memelihara kesetiaan lebih tinggi.
Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri, juga menilai tuduhan publik yang menyebut ibu korban ikut bersalah karena dianggap lalai menjaga anak, terlalu dipaksakan.
Menurut dia, justru karena tersangka memiliki hubungan asmara dengan ibu korban maka polisi mesti mendalami motif pelaku ketika menjalin relasi itu.
Apakah dilatari cinta atau ada alasan lain yang coba untuk dicapai atau direalisasikan oleh pelaku, jelas Reza.
“Kita tidak bisa menutup-nutupi bahwa sesungguhnya pihak yang menjadi target pelaku ini siapa? Apakah semata-mata terhenti pada si anak atau kah https://gondrongjabrik.com/memiliki tujuan kejahatan lainnya yang akan dia peroleh dari tewasnya anak tersebut…”
Pemerintah Thailand tengah mempertimbangkan kebijakan untuk melegalkan perjudian di negara tersebut, dengan membuka resort kasino bergaya Singapura. Negara ini juga akan mengizinkan situs taruhan online.
Pemerintah Thailand akan mengadopsi aturan yang mirip dengan Singapura di mana pembatasan diberlakukan pada pemain lokal melalui langkah-langkah seperti retribusi masuk dan pengecualian untuk melarang kunjungan mereka ke kasino tersebut.
Thailand memang melarang perjudian online untuk saat ini. Namun terdapat kekhawatiran yang lebih mendalam bahwa tanpa memberantas perjudian ilegal yang terus berkembang pesat di kota-kota perbatasan Thailand dan di internet, kasino legal hanya akan memberikan peluang tambahan bagi masyarakat untuk berjudi.
Dikutip dari Channel News Asia (CNA), sebuah komite ad-hoc beranggotakan 60 orang untuk mempelajari legalisasi perjudian dan kasino di tempat yang disebut sebagai kompleks hiburan didirikan oleh parlemen Thailand akhir tahun lalu.
Komite ini mendapat dukungan dari anggota parlemen baik di pemerintahan maupun oposisi. Ketuanya adalah Julapun Amornvivat, Wakil Menteri Keuangan Thailand.
Legalisasi industri ini dapat menempatkan Thailand dalam persaingan langsung dengan beberapa negara tetangganya untuk mendapatkan pendapatan pariwisata terkait perjudian. Di Asia Tenggara, selain Thailand, negara yang melarang perjudian hanyalah Indonesia dan Brunei.
Melegalkan perjudian akan mengikuti langkah-langkah lain yang diluncurkan pemerintah Thailand baru-baru ini untuk menarik pengunjung dan meningkatkan pendapatan negara, termasuk mengizinkan jam buka lebih lambat untuk klub malam dan bar di kawasan wisata, melonggarkan persyaratan visa untuk pasar internasional utama, menghapus pungutan pajak penjualan alkohol dan mengizinkan penggunaan ganja.
Peningkatan pendapatan pemerintah telah dibingkai sebagai alasan utama untuk mengizinkan kasino beroperasi. Sebuah laporan yang dibuat oleh komite sebelumnya mengenai masalah ini di parlemen terakhir menemukan bahwa miliaran dolar dapat dikumpulkan dari pajak setiap tahunnya, berdasarkan proposal untuk membuka kompleks hiburan di masing-masing dari lima wilayah utama negara: utara, selatan, timur, timur laut dan tengah.
Beberapa jenis perjudian lainnya yang dipertimbangkan untuk dibuka, termasuk taruhan https://gondrongjabrik.com/online, olahraga, indeks bursa, dan nilai tukar mata uang asing. Namun, sifat undang-undang ini yang rumit berarti perlu waktu bertahun-tahun untuk disahkan.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memulai kampanye dukungan kepada Ganjar-Mahfud dengan cukup keras. Sebuah video yang viral di media sosial menampilkan bagaimana Ahok mencoba menyakinkan seorang ibu berusia 82 tahun yang memilih Prabowo-Gibran. Mantan Gubernur DKI tersebut menilai bahwa Ganjar merupakan sosok yang diyakini bisa memimpin negeri. Terdengar keras, Ahok bahkan mengatakan kepada ibu-ibu dan hadirin yang hadir dalam forum tersebut untuk tidak memilih presiden yang sudah tidak sehat dan emosional. “Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja,” katanya. Bukan hanya itu, Ahok juga menyampaikan hal buruk yang mungkin terjadi ketika rakyat Indonesia memilih presiden yang sudah tidak sehat, yakni dengan naiknya Gibran sebagai Presiden.
“Dan kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama jadi Wali Kota?” tanya Ahok. Sebagaimana diketahui, Ahokhttps://gondrongjabrik.com/ memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina untuk bisa lebih leluasa mendukung Ganjar-Mahfud. Ahok meninggalkan gaji dan bonus hingga miliaran rupiah untuk mendukung paslon nomor urut 3 tersebut. Keberpihakan Ahok kepada Ganjar memang sudah tampak sejak lama. Pada akhir Oktober 2023 lalu, Ahok dan Ganjar sempat bertemu dan bertukar pikiran.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tidak akan melakukan kampanye pada putaran Pilpres 2024 yang juga diikuti putranya Gibran Rakabuming Raka.
Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan, Caprea Nomor Urut 2 Prabowo Subianto, Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo saat Debat Capres Terakhir yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu (4/2/2024). Youtube KPU RI.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sangat menghargai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak akan berkampanye dalam ajang Pemilu 2024, seperti yang dijanjikannya baru-baru ini.
“Saya kira baik ya, setelah ada banyak catatan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kampus, yang memberikan cacatan pada proses demokrasi kita, dan kalau ada sikap itu [Jokowi janji tak kampanye] tentu sangat-sangat respect, sangat hormat,” ujarnya pada sela-sela kampanye di Magelang, Jawa Tengah.
Lebih lanjut, dia menyoroti kasus yang terjadi kepada Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Ferdinandus Hindarto, yang mengaku oknum polisi Jawa Tengah memintanya buat rekaman video testimoni positif kinerja pemerintahan Jokowi.
Oleh sebab itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini meminta sikap Jokowi itu diikuti para bawahannya. Dia ingin setiap aparatur negara juga menjaga netralitas dalam ajang Pemilu 2024.
“Kalau itu bisa dilakukan, saya respect betul karena demokrasi kemudian akan bisa kembali pada track [jalur] yang sudah betul,” kata Ganjar.
Sebelumnya, Jokowi mengaku tak akan mengambil kesempatan untuk kampanye hingga hari terakhir masa kampanye pada Sabtu (10/2/2024).
Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa pernyataan dirinya mengenai presiden boleh kampanye adalah murni menjelaskan aturan yang berlaku. https://gondrongjabrik.com/ Namun, dia berjanji tidak akan melakukan kampanye secara langsung.
Keterangan gambar,Aleta Kornelia Baun maju sebagai satu-satunya utusan masyarakat adat Tiga Batu Tungku di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Aleta Kornelia Baun maju sebagai satu-satunya utusan masyarakat adat Tiga Batu Tungku di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bertarung memperebutkan kursi legislatif di Senayan.
Tapi pertempuran Aleta mendapatkan setidaknya 100.000 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) NTT II bukan perkara enteng apalagi pakai dana sendiri yang tak seberapa besar.
Sejak kampanye dimulai akhir November lalu, ia keliling kampung dengan sepeda motor dan menggedor satu demi satu pintu rumah warga – mengajak mereka menyatukan kekuatan memilih ‘anak Mollo’.
Diutus masyarakat adat Tiga Batu Tungku
Di ‘jantung’ suara Dapil NTT II yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan, spanduk dan baliho yang memajang muka para calon anggota legislatif (caleg) bertebaran di sepanjang jalan.
Para caleg itu tahu jika bisa menguasai kabupaten ini – yang memiliki jumlah pemilih hampir 500.000 orang – maka sudah pasti mendapatkan tiket menuju Senayan.
Tapi dari 123 caleg yang bertarung di sana, nyaris tak ditemukan ‘wajah Aleta Kornelia Baun’ terpancang di pertigaan jalan.
Perempuan 58 tahun ini berkata ada beberapa pertimbangan mengapa tidak berkampanye seperti kebanyakan caleg lainnya. Namun yang utama, kata dia: “Saya merasa manusia seperti monyet yang tergantung di banyak pohon.”
“Kalau perbuatan saya baik dan memenangkan hati banyak orang pasti [warga] bangga dengan saya. Tapi kalau tidak berbuat sesuatu dan pajang muka, mereka akan bilang ‘orang ini siapa?'”.
Aleta Baun bukan orang baru di Kabupaten Timor Tengah Selatan – khususnya Mollo.
Sebab gara-gara tambang, Mollo dan daerah sekitar sempat mengalami krisis air. Bahkan komoditas buah apel dan jeruk yang dulu menjadi andalan, kandas.
Karena kegigihannya menjaga lingkungan, dia mendapat penghargaan Goldman Environment Prize pada 2013 dan Yap Thiam Hien Award tahun 2016.
Pada Pemilihan umum legislatif (Pileg) 2024, Aleta Baun ditunjuk oleh masyarakat adat Tiga Batu Tungku yang terdiri atas suku Mollo, Amanatun, dan Amanuban maju sebagai caleg DPR RI.
Keterangan gambar,Ketua adat di Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Petrus Oktavianus Bifel.
Proses penunjukkan itu dimulai sekitar Maret tahun lalu.
Para tetua adat berkumpul dan berdiskusi untuk mengutus satu orang melaju ke Senayan.
Niatnya sederhana, membawa aspirasi mereka agar bisa mengembalikan tanah ulayat yang saat ini dikuasai pemerintah, kata Ketua adat di Desa Tunua, Kecamatan Mollo Utara, Petrus Oktavianus Bifel.
“Harapan kami ke depan bisa dibebaskan [tanah ulayat] oleh pemerintah supaya hak-hak masyarakat terpenuhi,” ujarnya kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pertengahan Januari silam.
Tanah adat seluas 100 hektare yang berada di tiga wilayah perbatasan di TTS itu sudah dimiliki nenek moyang mereka bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia.
Tapi kemudian diambil paksa oleh kolonial Belanda dan akhirnya jatuh ke tangan pemerintah Indonesia.
Keterangan gambar,Aleta Baun bersama warga di Mollo Utara yang mendukungnya melaju ke Senayan.
Pada tahun 1960-1980-an masyarakat setempat pernah mencoba menanam di bekas tanah ulayat mereka namun ditangkap aparat karena dituduh masuk tanpa izin.
“Menurut kami, Belanda sudah kembali dia punya tempat kenapa kami tidak bisa olah tanah ini? Apakah Belanda masih menguasai negara kita?” ungkapnya kesal.
“Sekarang kami bisa menanam sedikit demi sedikit. Tapi kami ingin diberikan hak penuh mengelola. Agar siapa saja yang datang menegur kami bisa punya hak membela diri…”
Ketua adat Petrus Oktavianus berkata Aleta Baun adalah sosok yang tepat duduk di kursi DPR karena separuh hidupnya berjuang untuk masyarakat.
Ia pun berjanji bakal menyatukan suara warga agar memilih kandidat nomor urut 6 dari Partai Perindo ini pada 14 Februari mendatang.
“Dia tidak korupsi dan benar-benar memperjuangkan rakyat. Khusus di Mollo, Aleta berjuang menghentikan [tambang] marmer. Karena itu kami menunjuk Aleta dan bersatu memilih dia.”
‘Saya tidak punya dana kampanye’
Mama Aleta – sapaan akrabnya – bercerita dirinya tak langsung mengiyakan permintaan para tetua adat Tiga Batu Tungku.
Ia bimbang lantaran tak punya dana untuk kampanye dan belum ada partai sebagai kendaraan politik. Hitungannya untuk menembus ke Senayan setidaknya butuh Rp2-3 miliar.
Tapi berjalannya waktu, Partai Perindo meminangnya sebagai caleg mewakili Dapil NTT II.
Selama empat bulan, dia bergumul dan akhirnya bersedia maju.
“Kenapa saya maju dengan tanpa duit? Karena tidak ada orang yang bisa maju untuk menggantikan saya mengusung agenda masyarakat adat,” ucap Mama Aleta.
Keterangan gambar,Baliho para calon anggota legislatif bertebaran di sepanjang jalan dan pasar di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT.
“Persoalan [masyarakat adat] ini jangka panjang dan cuma saya satu-satunya yang punya kemampuan di kabupaten ini.”
Kampanye Aleta Baun berbeda dari caleg-caleg lain.
Tak ada spanduk atau baliho.
Setiap hari, dia bersama tim kecilnya – yang berjumlah enam orang – keliling kampung.
Sebuah tas kain yang selalu dibawa menjadi bekalnya bertemu masyarakat. Isinya: kopi, gula, dan sirih pinang.
Sirih pinang menjadi ‘taktik’ Mama Aleta agar diterima warga. Sirih pinang, bagi orang Timor adalah simbol pemersatu.
“Buat baliho makan anggaran, kenapa tidak beli gula, kopi, atau makan sama-sama masyarakat… itu masih bagus daripada buat baliho tapi banyak orang susah di kampung.”
Keterangan gambar,Aleta Baun mengaku tak punya modal besar untuk kampanye. Setiap hari dia keliling kampung dengan sepeda motor bersama seorang anggota timnya.
Pagi itu kami menemaninya kampanye ke kecamatan Mollo Selatan dan Utara.
Sebelum berangkat, dia mempersiapkan apa-apa saja yang hendak dibawa. Dilanjutkan dengan sembahyang dan berdoa.
Satu hal yang menjadi ciri khasnya adalah mengikat kepala dengan kain tenun.
Setelah memastikan semuanya siap, dia diboncengi Matheos Sunbanu – anggota timnya – menyusuri kampung.
Kadang kalau di tengah perjalanan ada warga berkumpul, dia berhenti dan mulai berkampanye.
“Kampanye saya door to door dan ketemu orang di mana saja pasti akan kampanye. Jadi saya tidak memilih tempat… kebun, ladang, dapur, kayu api, timba air, saya melakukan kampanye di situ.”
Keterangan gambar,Mama Aleta -sapaan akrabnya- mengatakan kampanye dari ke rumah ke rumah lebih efektif ketimbang memajang baliho.
Di Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan, Mama Aleta berhenti di depan rumah Yohanes Nenemeta.
Kepada tuan rumah, ia mengucapkan, “syalom…” dan saling menempelkan hidung – orang setempat menyebutnya cium hidung yang merupakan tradisi orang Timor yang berarti persaudaraan.
Mereka lantas berbincang-bincang dalam bahasa lokal sembari menyantap sirih pinang.
Yohanes bercerita selain Aleta Baun, tidak ada caleg lain yang datang menemui warga. Paling-paling hanya tim memberikan kalender bergambar muka sang caleg.
Tapi cara seperti itu, tak mempan bagi warga, katanya.
“Yang penting bagi kami di kampung harus melekat… menyatu dengan masyarakat.”
“Kami lebih suka kalau [caleg] datang, ketemu, dan makan sirih pinang. Cukup dengan itu, bukan kasih uang.”
Keterangan gambar,Alat kampanye yang dipakai Aleta Baun hanya kalender, stiker, dan membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi yang bisa diklaim.
Kira-kira setelah sepuluh menit lamanya Mama Aleta pamit pada Yohanes dan istri untuk melanjutkan perjalanan kampanyenya.
Tak seberapa jauh, di pinggir jalan yang berdekatan dengan sungai, Mama Aleta kembali berhenti.
Dia menyapa warga, memberikan sirih pinang, dan membagi-bagikan kalender beserta Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi yang bisa diklaim jika pemilihnya mengalami kecelakaan atau meninggal.
Tak ada janji-janji politik yang diumbar.
Ia menilai warga sudah jengah pada janji manis caleg yang tak dipenuhi.
Di Desa Bijaepunu, Kecamatan Mollo Utara, Aleta Baun hanya berpesan agar memilih ‘anak Mollo’ mewakili di DPR RI.
“Jadi saya mengharapkan bapa dong bantu kami kasih tahu keluarga pilih orang yang bisa pulang kampung…” katanya di hadapan warga yang tengah berkumpul.
Butuh berapa banyak suara agar menang?
Lumbung suara terbesar Aleta Baun ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Kabupaten ini terdiri dari 32 kecamatan, 12 kelurahan, dan 266 desa.
Jumlah penduduk TTS berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 sebanyak 465.970 jiwa.
Bila ditinjau dari penyebarannya, total penduduk TTS terbesar terdapat di Kecamatan Kota Soe dan Amanuban Selatan.
Aleta berkata, ia manargetkan 100.000 suara di Pileg nanti.
Keterangan gambar,Dalam berkampanye, Mama Aleta tak hanya ke rumah-rumah warga, tapi siapa pun yang ditemui di jalan akan didatangi.
Kendati sebetulnya ia cukup mendapatkan 80.000 suara saja untuk menang.
Sejauh ini dia mengatakan sudah mendatangi 50% daerah pemilihan. Sisanya selain TTS, Aleta bakal menyasar wilayah lain di antaranya Kota Kupang, Belo, Malaka, Sabu Raijua, dan Rote Ndao.
“Kalau berangkat pagi, kami bisa menyambangi 10 sampai 30 rumah. Tapi kalau duduk dan bicara agak lama, bisa dapat delapan sampai sepuluh rumah saja,” ujarnya sembari beristirahat di bawah pohon rindang.
Keterangan gambar,Mama Aleta terlibat diskusi dengan dua orang warga setempat.
Untuk menghemat waktu dan biaya, Aleta bersama tim biasanya menghabiskan dua sampai tiga hari di lapangan. Itu mengapa kadang kala dia numpang menginap di rumah warga.
Sebab kalau harus pulang hari, katanya, “buang-buang tempo”.
Belum lagi medan yang berat.
Jangan bayangkan jalan di sepanjang Kecamatan Mollo Utara mulus.
Warga bercerita sudah 30 tahun jalanan di sini hancur berbatu. Kalau hujan, tak ada kendaraan atau angkutan desa yang bisa melintas.
Hampir sebulan kampanye, Aleta mengaku sudah menghabiskan uang sekitar Rp400 juta.
Uang dari kantong pribadinya itu paling banyak digunakan untuk beli bensin, cetak kalender, konsumsi perjalanan, isi pulsa telepon, dan membeli keperluan sirih pinang.
‘Semangat saya hampir habis, tapi tak bisa mundur’
Di tengah hamparan sungai yang kering, Aleta Baun rehat sejenak dan duduk di atas batu.
Ibu tiga anak ini lalu bercerita bagaimana energinya hampir habis karena berurusan dengan politik.
Kadang, ia bercerita, terlintas di pikiran ingin berhenti berkampanye tapi tidak bisa karena “warga sudah menggantungkan harapan padanya.”
“Saya sebenarnya tidak mau, tapi ini desakan masyarakat… kalau saya tidak maju bagaimana kasus-kasus yang ada? Ada banyak kasus tanah-tanah adat diklaim negara,” ucap sosok yang suka bicara blak-blakan ini.
Keterangan gambar,Pejuang lingkungan ini berkata, Pileg 2024 akan menjadi medan perang terakhirnya di dunia politik.
“Dan itu desakan masyarakat adat, jadi saya paksakan diri maju dengan hati yang berat,” sambungnya sambil menghela napas dan raut wajah yang nampak kelelahan.
Satu hal yang menguatkan dan membuatnya bertahan adalah rasa tanggung jawab sebagai pejuang lingkungan.
Selain itu pertimbangan tidak ada orang lain di Mollo yang bisa menggantikannya memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di arena politik.
“Belum ada penerus yang menggantikan saya maju untuk DPR memperjuangkan masyarakat adat dengan agenda begitu banyak.”
Keterangan gambar,Di Dapil II NTT ada 123 calon anggota legislatif DPR RI yang bertarung agar bisa lolos ke Senayan.
Aleta Baun sebetulnya sudah pernah menduduki kursi DPRD Provinsi NTT pada periode 2014-2019.
Ia memilih terjun ke politik karena merasa lebih punya kekuatan untuk meramu atau mengintervensi sebuah kebijakan.
Dia pun tak perlu lagi ‘kucing-kucingan’ dengan kepala daerah lantaran dituduh sebagai provokator dan pengkhianat negara.
“Kalau murni pejuang [aktivis] dan tidak berpolitik sulit… untuk ketemu bupati berdiskusi soal hak-hak rakyat tidak didengar.”
Pada Pileg 2019 lalu, Aleta maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hanya saja, ia kalah karena suaranya digembosi oleh timnya sendiri.
Ini kali, dia kembali melaju dengan harapan bila duduk di Senayan bisa menggolkan beleid UU Masyarakat Adat.
Seperti apa rekam jejak Aleta Baun di DPRD dan seberapa besar peluangnya?
Pengamat politik yang juga Direktur Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, mengatakan Aleta Baun cukup vokal selama duduk di kursi DPRD Provinsi NTT.
Di beberapa kesempatan dia kerap berdiskusi dengan akademisi untuk membahas peraturan daerah.
Nyaris tak ada suara sumbang selama dia menjabat.
Keterangan gambar,Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang.
Itu mengapa Ahmad Atang menilai peluang Aleta Baun meraup suara di Dapil NTT II sudah tak diragukan lagi karena memiliki basis pemilih yang loyal.
Karena alasan itu pula, Ahmad Atang memaklumi cara kampanye Aleta yang tak menebar baliho atau spanduk.
Berbeda dengan muka baru yang mencoba menarik suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Mereka perlu bahkan harus tampil sebanyak mungkin sebagai komunikasi publik.
“Dan Aleta tidak perlu mengumbar janji [politik] karena dia sudah bekerja mengadvokasi masyarakat. Kalau politisi yang mulai membangun massa, harus punya janji.”
Keterangan gambar,Aleta Baun sudah pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi NTT pada periode 2014-2019.
Tapi yang jadi persoalan, sambungnya, apakah Partai Perindo – yang menjadi kendaraan politik Aleta Baun – bisa lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sehingga bisa menyokong calegnya ke DPR RI.
Bersandar pada hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 27 Juli-7 Agustus 2023, hanya ada tujuh partai politik yang lolos ambang batas parlemen dalam simulasi Pemilu 2024.
Ambang batas yang ditetapkan pada Pileg 2024 sebesar 4%. Artinya setiap parpol harus memenuhi syarat minimal perolehan suara tersebut untuk bisa menempatkan wakilnya di DPR dan DPRD.
Kemudian Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Nasdem.
Adapun Perindo yang dinakhodai pengusaha Harry Tanoesoedibjo diprediksi hanya memperoleh 3,4% bersama dengan Partai Amanat Nasional.
“Karena itu saya heran kenapa keluar dari PKB dan masuk Perindo. Tapi sebagai orang politik, dia pasti punya keyakinan bahwa sekecil apa pun partai kalau berjuang bersama bisa [lolos].”
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), Perindo sebetulnya sudah punya keterwakilan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tinggal menempatkan wakilnya di DPR RI.
Kalau merujuk pada tingkat popularitas, kata Ahmad Atang, Perindo cukup dikenal karena sudah dua kali ikut pemilu.
Hanya bagaimana membesarkan nama partai dengan merekrut tokoh-tokoh beken agar diterima masyarakat.
Mengapa perlu ada perwakilan masyarakat adat duduk di DPR?
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, mengatakan keputusan lembaganya memperluas partisipasi masyarakat adat di politik dicanangkan lewat kongres tahun 2007.
Waktu itu, mereka menilai persoalan yang menimpa masyarakat adat disebabkan pembangunan yang disebutnya sangat agresif lantaran merangsek hingga ke wilayah-wilayah adat tanpa persetujuan orang adat langsung.
Bahkan sering kali, warga adat tidak tahu wilayahnya dimasuki proyek infrastruktur atau tambang.
“Kami lalu mencari akar masalah kenapa situasinya begini. Wilayah adat dirampas seolah kami tidak ada, padahal kami ada sebelum Indonesia merdeka.”
Keterangan gambar,Kawasan tambang ore nikel di Desa Siumbatu, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebut persoalan yang menimpa masyarakat adat disebabkan pembangunan yang disebutnya sangat agresif.
Analisis AMAN menyebutkan penyebab situasi itu antara lain, karena tidak ada kepastian hukum yang menyangkut masyarakat adat.
Hak yang mengatur masyarakat adat, sambung Rukka, berhenti di UUD 1945 dan tersebar di berbagai perundang-undangan yang sektoral.
Pasal 18B UUD ’45 menyebutkan: mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kalau ada masyarakat ada di kawasan hutan, ada aturannya. Di laut atau pesisir, beda lagi aturannya. Jadi aturan tersebar dan membuat masyarakat adat seperti dibelah-belah anggota tubuhnya.”
“Jadi tidak ada UU khusus masyarakat adat.”
Keterangan gambar,Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menjadi lumbung suara Aleta Baun.
Penyebab lain, kata Rukka, UU yang lahir sejak Indonesia merdeka digunakan untuk melegitimasi perampasan wilayah adat.
Yang dampaknya membuat masyarakat adat terusir begitu saja atas nama pembangunan dan investasi atau menjadi korban bencana.
Beranjak dari perkara itulah, AMAN memutuskan memperluas partisipasi masyarakat adat untuk masuk ke tempat-tempat pengambilan keputusan.
Hal itu diutarakan Jokowi pada Rabu (24/01) di tengah sorotan soal netralitas kabinetnya serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye.
Pernyataan Presiden ini juga muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus cawapres Mahfud MD menyatakan “akan mundur” dari jabatannya.
Mahfud juga menyoroti pejabat publik yang disebutnya “memanfaatkan jabatannya” guna mendapat fasilitas negara selama kampanye Pemilu 2024.
Namun, menurut Presiden Jokowi, sebagian menterinya yang berkampanye selama Pilpres 2024 “boleh saja”. Dia juga tak memasalahkan apabola mereka “memihak” capres tertentu.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak,” kata Jokowi.
Namun demikian, imbuhnya, “Yang paling penting saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.”
Jokowi menegaskan hal itu ketika bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto di sebuah acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/01).
Menurutnya, presiden dan menteri adalah “pejabat publik sekaligus pejabat politik”.
“Masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh.. Boleh. Menteri juga boleh,” tutur Jokowi.
“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan, kalau aturannya enggak boleh ya tidak,” sambungnya.
Dua menteri di kabinet Jokowi tengah mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024 yakni Prabowo Subianto dan Mahfud MD.
Sejumlah menteri dan wakil menteri yang juga tergabung dalam tim kampanye para capres dan cawapres.
Selain itu, Gibran Rakabuming Raka masih mengemban jabatan publik sebagai Wali Kota Solo dan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR.
Apa alasan Mahfud untuk mundur?
Mahfud beralasan keputusan itu diambil “demi menghindari konflik kepentingan sebagai cawapres”.
“Pihak lain nampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” kata Mahfud dalam acara dialog di Semarang.
Mahfud mengklaim tidak mau menggunakan jabatannya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah selama kampanye.
“Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara,” tuturnya.
Mahfud juga menyebut bahwa dia tinggal menunggu momentum untuk mengundurkan diri karena masih ada tugas negara yang harus diselesaikan dalam rangka transisi.
“Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo,” pungkasnya.
Menanggapi pernyataan Mahfud tersebut, Jokowi mengatakan, “Ya itu hak [Mahfud] dan saya sangat menghargai”.
Keterangan gambar,Mahfud MD menyatakan ingin mundur dalam dialog bertajuk “Tabrak Prof!” di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (23/01/2024)
“Beberapa kejadian orang [pejabat publik] menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kunjungan kerja tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat. Maka kita sedang mengambil risiko itu,” kata Ganjar di kawasan Kendal, Jawa Tengah.
Ganjar juga mendorong agar aturan yang tidak mewajibkan pejabat publik mundur dari jabatannya saat ikut pemilu untuk direvisi. Menurutnya, tidak ada jaminan pejabat bisa netral dan tidak memanfaatkan fasilitas negara.
“Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat akan lebih senang. Karena tidak ada yang mengeklaim apakah bantuan sosialnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian, kan enggak bisa lagi. Semua orang akan merasa fair,” jelas Ganjar.
Sementara itu, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan pada Senin (22/01) juga sempat menyinggung agar Presiden Jokowi memberi sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak netral dalam Pemilu 2024.
“Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden, dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat,” kata Anies dikutip dari Kantor Berita Antara.
Menurutnya, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah untuk memberi sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.
Keterangan gambar,Anies Baswedan sempat menyinggung agar Presiden Jokowi memberi sanksi terhadap menteri-menteri yang tidak netral dalam Pemilu 2024
Siapa saja menteri yang masuk tim kampanye?
Sejumlah menteri dan wakil menteri yang masih aktif menjabat di kabinet Jokowi memang turut tergabung dalam tim sukses kubu Prabowo-Gibran maupun Ganjar-Mahfud.
Sedangkan di dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.
Menteri BUMN Erick Thohir juga secara terbuka menunjukkan dukungannya kepada Prabowo-Gibran meski dia tidak tergabung secara resmi di dalam TKN.
“Pokoknya setiap kali ada [Climate] Strike, kami hadir. Karena memang miris banget kondisi bumi saat ini,” kata Ratna saat ditemui BBC News Indonesia di tengah keramaian aksi tersebut.
Di belakang mereka, terdapat instalasi cerobong asap yang terbuat dari kardus. Karya itu dihias supaya menyerupai cerobong PLTU yang mengeluarkan limbah asap yang mencemari udara.
Saat itu, polusi udara di Jakarta sedang menjadi topik yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ratna sendiri merasakan dampaknya ketika ia dan keluarganya terjangkit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Saya dan keluarga sempat sakit satu bulan, dan kata dokter karena polusi. Jadi memang terasa banget,“ kata Ratna yang berusia 44 tahun.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar anak-anaknya mengenakan masker saat bermain ke taman.
Keterangan video,Lingkungan menjadi salah satu isu yang dianggap penting oleh pemilih muda dalam Pemilu 2024.
Ratna mengaku mulai aktif peduli dengan isu lingkungan sejak ia menjadi seorang ibu dari empat anak – anak bungsunya tinggal di rumah saat mengikuti aksi. Ia berharap kondisi bumi bisa lebih baik demi masa depan mereka.
“Saya memikirkan anak-anak ini dan anak cucu saya, bumi ini mau kita warisi apa untuk mereka. Sepertinya bumi semakin usang, jadi generasi kita yang harus mulai berubah,” ungkap Ratna.
Ratna dan keluarga bukanlah satu-satunya yang peduli akan kondisi lingkungan.
Manajer Program Transisi Energi Berkeadilan dari Yayasan Indonesia Cerah, Sholahudin Al Ayubi, mengatakan kesadaran publik terhadap isu lingkungan dan dampaknya terhadap kelangsungan hidup di bumi meningkat dalam tiga tahun terakhir.
”Ini tidak terlepas dari berbagai peristiwa dan hal-hal yang kita rasakan sehari-hari, cuaca panas ekstrem, polusi dan sebagainya,” kata Al Ayubi.
Keterangan gambar,Yayasan Indonesia Cerah meluncurkan riset bertajuk ‘Analisis Big Data – Rekam Jejak Capres-Cawapres 2024 dalam Isu Iklim dan Transisi Energi’ dengan menghadirkan perwakilan dari tim ketiga capres.
Berdasarkan riset yang dilakukan Indikator Politik dan Yayasan Indonesia Cerah pada 2021 lalu, 82% dari 4.020 responden – yang merupakan Gen Z dan Milennial – memandang isu pencemaran lingkungan sebagai isu yang serius dan membuat mereka khawatir.
Artinya, ada peningkatan dari apa yang disebut dengan ‘pemilih hijau’, khususnya dari kalangan generasi muda.
Lantas, bagaimana masing-masing capres menyikapi isu lingkungan dan apakah sudah menjadi prioritas dalam Pilpres 2024?
Seberapa sering para capres-cawapres membahas isu iklim dan transisi energi?
Dalam riset bertajuk ‘Analisis Big Data – Rekam Jejak Capres-Cawapres 2024 dalam Isu Iklim dan Transisi Energi’, Indonesia Cerah dan Markdata menemukan bahwa kedua isu tersebut belum menjadi isu utama menjelang kontestasi Pilpres 2024.
Penelitian itu menggunakan teknik analisis konten dengan melakukan klasifikasi pembobotan kata kunci yang berhubungan dengan isu lingkungan, dengan tiga kategori yakni basic, moderate, dan advanced.
Teknik ini dilakukan untuk menilai seberapa sering dan dalam konteks apa berbagai kata kunci muncul dalam data yang dikumpulkan dalam rentan waktu satu tahun, yaitu 25 Oktober 2022 – 25 Oktober 2023.
Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 1, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, paling sering membicarakan isu iklim dan transisi energi, baik dalam pemberitaan di media massa (585 temuan) maupun dokumen visi dan misi (64 temuan).
Namun, bobot narasi kedua isu tersebut sebagian besar masuk kategori basic, dengan istilah yang paling banyak disebut berupa “kendaraan listrik”, “polusi udara”, dan “kualitas udara”.
Juru Bicara Krisis Iklim Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Irvan Pulungan, mengatakan bahwa bahkan sebelum pencalonan KPU resmi, Anies sudah mengangkat krisis iklim sebagai isu yang diprioritaskan.
Ia sendiri diberi tugas untuk memastikan krisis iklim diberi ruang dalam visi-misi yang kemudian akan diintegrasi ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) jika paslon terpilih.
“Isu perubahan iklim penting menjadi bagian dari kontestasi elektoral. Bahkan, kita melihat ada proporsi debat antarkandidat yang bicara energi dan lingkungan,” katanya.
Keterangan gambar,Capres nomor urut 1, Anies Baswedan sering mengangkat topik kualitas udara, polusi udara dan kendaraan listrik dalam pembahasan isu lingkungan.
Sementara, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, merupakan paslon yang paling sedikit membicarakan isu iklim dan transisi energi (75 temuan), baik dalam pemberitaan media massa maupun dalam visi-misi (20 temuan).
Prabowo-Gibran dalam pemberitaan sering menyebut istilah “kendaraan listrik” dan “PLTS”. Sementara, dalam visi dan misi mereka, istilah yang paling banyak digunakan adalah “ekonomi hijau” dan “perubahan iklim”, yang masuk ke dalam kategori basic-moderate.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, mengatakan bahwa ia tidak sepakat dengan metode penelitian Indonesia CERAH yang hanya menilai dari kata-kata kunci yang tersedia.
Sebab, menurut Drajad, tim Prabowo-Gibran justru menaruh perubahan iklim sebagai tantangan strategis pertama, bahkan di atas konflik geopolitik.
“Artinya, itu sudah menunjukkan bahwa kami memang melihat perubahan iklim dan mitigasi sebagai tantangan strategis terbesar buat Indonesia ke depan. Dan itu kita wujudkan turunannya,” kata Drajad.
Keterangan gambar,Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sering menyebut istilah “kendaraan listrik” dan “PLTS” dalam pemberitaan.
Jika dibandingkan dengan dua paslon lain, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki bobot kata kunci yang paling banyak di tingkat moderate saat membahas isu iklim dan transisi energi.
Meskipun dari segi jumlah tidak terlalu banyak dalam pemberitaan (99 temuan) maupun visi-misi (20 temuan). Isu “PLTS” menjadi yang paling banyak disebut Ganjar-Mahfud dalam pemberitaan, sementara “ekonomi hijau” paling banyak muncul dalam visi-misi.
Ia mengatakan bahwa dalam judul visi-misi, mereka ingin mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Sehingga, pelestarian dan berkelanjutan lingkungan menjadi “roh dari seluruh visi-misi”.
“Karena tidak bisa diragukan bahwa kita melihat iklim sebagai sesuatu yang sangat serius dan semua negara, baik di bidang ekonomi, sosial dan seterusnya itu mau tidak mau harus mengangkat isu iklim dan lingkungan hidup,” ungkap Sonny.
Keterangan gambar,Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, sering menyebut PLTS dalam pembahasan tentang isu pencemaran lingkungan.
Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, dosen Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM dengan keahlian di bidang tata kelola industri ekstraktif menilai bahwa setiap tahun pemilu, isu lingkungan masih belum terlihat menjadi prioritas bagi para pemilih di Indonesia.
“Pemenuhan kebutuhan hidup dan kemudian politik identitas juga masih mendominasi. Kemudian isu yang terkait dengan isu lingkungan, menurut saya, sayangnya masih menjadi isu yang terbatas di kalangan tertentu, yakni akademisi dan aktivis,” kata Poppy.
Hal tersebut, sambungnya, berhubungan dengan kesenjangan Indonesia dengan negara-negara lain – khususnya negara maju – yang sudah lebih sejahtera dan siap untuk mulai mengembangkan kebijakan-kebijakan iklim dan transisi energi.
Sedangkan Indonesia masih perlu mengejar pertumbuhan ekonomi dan perkembangan negara dengan menangani sejumlah tantangan seperti kebutuhan pangan, ketahanan energi dan stabilitas ekonomi.
“Indonesia punya dilema; di satu sisi kita masih punya kebutuhan untuk menyejahterakan masyarakat, yang boleh jadi, upaya tersebut berbenturan dengan kebutuhan dan kepentingan kita untuk menjaga lingkungan,” ujarnya.
‘Konflik sosial akibat perebutan ruang SDA’
Manager Kajian Hukum dan Kebijakan LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Satrio Manggala mengatakan semua pasangan calon menunjukkan kesadaran akan dampak lingkungan dalam visi-misi, mulai dari pembangunan ekonomi hingga transisi energi.
Namun, masih ada beberapa hal yang menjadi catatan khusus Walhi terkait visi-misi ketiga kandidat.
Pertama, kekhawatiran Walhi bahwa akan ada lebih banyak proyek skala besar yang dapat berdampak buruk pada kondisi ekologis lingkungan. Meskipun, proyek-proyek tersebut mungkin dibungkus dengan tujuan yang ramah lingkungan, seperti untuk transisi energi.
“Prediksinya Walhi akan banyak terjadi pertentangan konflik sosial akibat perebutan ruang sumber daya alam akibat proyek-proyek besar transisi energi,” kata Satrio.
Kedua, ketiga calon pasangan dinilai belum menawarkan solusi struktural yang efektif untuk menangani masalah kemiskinan karena masalah utama dari kemiskinan terkait distribusi akses lahan yang sering kali dirampas untuk proyek nasional sehingga timbul konflik lahan.
Ketiga, Satrio menyebut program-program dalam visi-misi para paslon belum transparan dalam mengutarakan solusi-solusi yang mereka tawarkan untuk transisi energi dan pengelolaan sumber daya alam.
Keterangan gambar,Layar LCD di panggung Global Climate Strike 2023 menyoroti permasalahan pembukaan lahan di Indonesia.
“Tiga pasangan calon jelas masih menekankan pada potensi untuk ekstraksi sumber daya alam di Indonesia. Karena belum terlihat sejauh mana road map [visi-misi] sebetulnya mereka melihat persoalan lingkungan. Ini menjadi pintu utama yang harus dibereskan.”
“Anies mau mewujudkan keadilan ekologis, itu menarik tetapi ketika dicek, itu masih mengacu pada industrialisasi sektor pertanian yang sama saja bohong. Karena pakai imajinasi lama yang terbukti gagal dan selalu dikritisi,” kata Satrio.
Kampanye akbar – atau kerap disebut kampanye rapat umum – untuk Pemilu 2024 akan digelar dari 21 Januari sampai 10 Februari 2024.
Pada Minggu (14/01), KPU mengumumkan pembagian wilayah dengan menyiratkan salah satu kemungkinan pembagiannya adalah berdasarkan zona waktu yakni Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT).
“Ada 38 provinsi dibagi secara proporsional, misalnya Indonesia Tengah, Barat, Timur. Jadi nanti akan ada teknis pembagian zona, setiap paslon akan kampanye juga di zona masing-masing, akan bergantian dan dapat jatah yang sama. Skemanya hanya sehari untuk yang paslon, itu yang disepakati tim paslon,” jelas anggota KPU August Mellaz.
Pembagian ini berbeda dengan zona kampanye rapat umum dalam Pemilu 2019. Saat itu, total 34 provinsi Indonesia dibagi menjadi dua zona yakni A dan B dengan masing-masing 17 provinsi.
Sejak akhir 2022, Papua mengalami pemekaran dari dua provinsi, yakni Papua Barat dan Papua, menjadi enam provinsi dengan tambahan Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Selain itu, apa lagi yang membuat kampanye akbar tahun ini berbeda dengan yang sudah-sudah? Bagaimana strategi tim paslon dalam fase yang melibatkan massa ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap elektabilitas mereka?
Bagaimana teknis pembagian tiga wilayah?
Usai rapat koordinasi persiapan kampanye rapat umum pada Minggu (14/01), anggota KPU August Mellaz mengatakan kepada para wartawan bahwa pelaksanaan kampanye rapat umum untuk partai politik dan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 akan dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona A, B, dan C.
Anggota KPU August Mellaz menyatakan bahwa pembagian zona ini telah disepakati oleh ketiga Tim Pasangan Calon (Paslon) dan partai-partai politik peserta Pemilu 2024.
“Nanti akan ditentukan zona A paslon mana, zona B paslon mana, dan zona C paslon mana,” ujar August usai memimpin rapat koordinasi dalam pernyataan resmi di situs KPU.
Keterangan gambar,Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), August Mellaz (tengah) didampingi Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri) dan Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima (kanan) memimpin rapat koordinasi dengan parpol dan tim capres-cawapres di Ruang Sidang Utama KPU, Jakarta, Minggu (14/01).
Pembagian zona tersebut, imbuhnya, telah disepakati seluruh parpol peserta pemilu dan tim pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, 2, dan 3.
Pembagian ketiga zona sendiri akan disesuaikan secara proporsional dengan jumlah provinsi di Indonesia sesuai zona waktunya. Setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berkampanye rapat umum di zona berbeda setiap harinya.
“Nanti akan dibagi secara proporsional berdasarkan basis waktu misalnya WIB, WITA, WIT. Jadi nanti akan ada konteks pembagian zona tertentu setiap paslon secara bergantian,” kata dia.
Rapat koordinasi juga menyepakati kampanye rapat umum untuk partai politik, pembagian zonanya akan mengikuti jadwal kampanye pasangan calon.
Masing-masing partai politik akan mengikuti kampanye capres dan cawapres yang diusungnya.
Dua partai yang akan berkampanye dalam zona terpisah, yakni Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nasional.
“Nah kemudian untuk partai politik pengusung dari paslon, untuk pembagian zonanya akan mengikuti paslonnya, kecuali untuk dua partai politik. Sebenarnya 4 parpol, ada Partai Gelora, Partai Umat, Partai Buruh, dan PKN.”
“Tapi, tadi sudah kita konfirmasi ke partai Umat dan Gelora, Partai Umat mengikuti skema zonasinya di paslon 1, Partai Gelora ikut zonasi paslon 2, sedangkan buruh dan PKN itu akan disusun dalam zona kampanye tersendiri,” tutur Mellaz seperti dikutip Antara.
Keterangan gambar,Petugas merakit kotak suara Pemilu 2024 di gudang logistik KPU Kota Denpasar, Bali, Senin (15/1/2024).
Seberapa efektifkah pembagian tiga wilayah?
Yoes Kenawas, pengamat politik yang juga Research Fellow di Institute for Advanced Research, Unika Atma Jaya, menyatakan pembagian tiga wilayah pada Pemilu 2024 dari edisi sebelumnya yang dua adalah “logis” dari sisi logistik mengingat adanya tiga paslon yang ada saat ini.
Yoes mengatakan pada Pemilu 2019 hanya ada dua paslon, sementara Pemilu 2024 ada tiga paslon yang akan bersaing.
Walaupun secara logistik tiga zona “agak ribet dan cukup kompleks”, Yoes menilai solusi ini dapat meminimalisir gesekan antar-pendukung dan pembagian wilayah menjadi lebih teratur.
Keterangan gambar,Alat peraga kampanye (APK) terpasang menutupi jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan K.H. Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (5/1/2024).
“Dibandingkan dengan [Pemilu] 2019, [contohnya] Bengkulu masuk zona B sedangkan bagian lain dari [Pulau] Sumatra masuk zona A,” ujar Yoes kepada wartawan Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Secara logistik, pembagian tiga wilayah berdasarkan zona waktu juga akan lebih efektif bagi para paslon dan parpol-parpol pendukung untuk mengkoordinasi dan memobilisasi pendukung mereka.
Yoes menambahkan kampanye akbar atau rapat umum memiliki potensi mobilisasi yang berlebihan sehingga bisa memunculkan gesekan dengan masyarakat setempat ataupun pendukung kandidat lain.
“Harusnya potensi akan terjadi benturan dengan pendukung kandidat lain bisa diminimalisir [dengan pembagian zonasi waktu],” ujarnya.
Tantangan apa yang mungkin terjadi pada kampanye akbar Pemilu 2024?
Pengamat politik Yoes Kenawas tantangan pertama yang mesti dihadapi pada rapat akbar antara 21 Januari dan 10 Februari adalah dari sisi keamanan.
Mobilisasi massa dalam jumlah besar membuat pengawasan terhadap pelaksanaannya seluruh peraturan pemilu harus kian diperketat.
“Bagaimana supaya tidak ada gesekan antar-pendukung atau antara pendukung dan masyarakat setempat yang menjalankan aktivitas kesehariannya. Kampanye akbar ini, seperti yang kita tahu, bisa menyebabkan kemacetan, adanya sampah setelah kampanye, dan lain-lain,” ujar Yoes.
Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, menurut Yoes, juga membuat transisi perpindahan para paslon dari satu zona ke zona lain harus dipastikan berjalan secara mulus.
Tantangan utama lainnya bagi KPU, menurut Yoes, adalah bagaimana supaya kampanye-kampanye akbar ini dapat tetap memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
“Selama ini kan kampanye akbar itu memang sifatnya hanya satu arah. Bukan lagi menyerap aspirasi dari masyarakat tetapi bagaimana para politisi menjual janji-janjinya dan menyebarkannya ke pendukung mereka masing-masing,” tandasnya.
Yoes menilai kampanye akbar sepertinya tidak akan banyak mempengaruhi elektabilitas masing-masing paslon, tetapi hanya “memperkuat semangat” pendukung mereka di lapangan.
“Seperti menggarami lautlah ibaratnya, karena yang datang juga orang-orang yang sudah mendukung atau dimobilisasi untuk mendukung paslon yang bersangkutan,” ujarnya.
Yoes juga menyoroti peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam kampanye akbar mendatang untuk memastikan tidak ada pelanggaran di lapangan mengingat zonasinya yang ada tiga.
Strategi apa yang digunakan tim kampanye dalam kampanye akbar Pemilu 2024 ini?
Yoes Kenawas menilai format kampanye berupa diskusi atau konsep town hall meeting sebetulnya lebih baik dari sisi edukasi politik karena melibatkan partisipasi dua arah dan juga membahas persoalan riil yang dihadapi masyarakat.
“Permasalahannya, kampanye model seperti ini jumlah pengunjungnya biasanya terbatas. Sedangkan kalau yang diincar adalah kuantitas maka kebanyakan [paslon menggunakan] model rapat akbar,” ujar Yoes.
Menurut Yoes, rapat akbar tidak banyak memberikan pendidikan politik karena agenda dan narasinya sudah ditetapkan dan tidak ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada kandidat.
“Dan biasanya di kampanye-kampanye akbar seperti itu yang dimajukan adalah aspek hiburannya dibandingkan kontennya,” tegas Yoes.
Keterangan gambar,Warga melintasi poster caleg yang dicoret tulisan ‘tersangka penusukan pohon’ di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Senin (15/1/2024).
Dalam sisa waktu yang terbatas menjelang dimulainya rapat akbar pada 21 Januari nanti, Yoes memperkirakan ada dua strategi yang bisa diambil para kandidat dalam merancang kampanye mereka.
“Yang pertama adalah mendatangi kantong-kantong yang berpotensi untuk menjadi basis mereka atau mengurangi perolehan suara lawan mereka,” ujar Yoes.
“Strategi yang kedua adalah mempertebal daerah yang selama ini sudah dikunjungi – misalkan daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang banyak seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur – dan memperoleh suara maksimal di daerah-daerah tersebut.”
Yoes juga memperkirakan upaya kampanye via media sosial juga akan semakin intens dengan menggunakan bahan-bahan yang muncul dari kampanye akbar nanti.
“Di era digital saat ini, yang penting itu bukan lagi coverage mereka secara fisik, tetapi bagaimana setelah kampanye tersebut kemudian dipotong menjadi [klip] TikTok atau Instagram Stories yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial untuk mencapai massa seluas mungkin,” ujar Yoes.
Apa kata para timses paslon?
Viva Yoga Mauladi, salah satu juru bicara dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengatakan pihaknya sudah menerima informasi mengenai pembagian wilayah untuk kampanye besar mendatang.
“Setiap pemilu pasti ada pembagian zonasi dan kami sudah menerima dengan baik. Nanti apakah model kampanye pawai, pidato politik, dialog terbuka, semuanya akan kami lakukan,” ujar Viva Yoga.
“Kami punya peta calon pemilih Prabowo-Gibran. Jadi, yang pertama kita akan memperkuat basis-basis pendukung kita. Akan kita datangi di semua titik yang ditentukan oleh KPU,” imbuhnya.
Keterangan gambar,Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa relawan saat hadir di acara konsolidasi relawan Prabowo-Gibran se-Provinsi Riau di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Pekanbaru, Riau, Selasa (9/1/2024).
“Kita juga berupaya datang dalam rangka untuk menjalin persahabatan atau untuk memberikan jalan alternatif apabila ada yang mau pindah ke kami.”
Viva Yoga mengatakan pihaknya berharap kampanye akbar dapat mendongkrak elektabilitas paslon.
“Karena yang datang di situ kan bergembira, Pemilu yang sangat riang gembira, kita selalu menghadirkan Pemilu yang penuh dengan kecerdasan, menyenangkan, tidak marah-marah, tidak sebar hoax, tidak sebar fitnah, yang joget-joget gemoy.”
“Tentunya masyarakat akan suka di samping juga pasti tidak lupa soal visi misi Prabowo-Gibran untuk membangun bangsa,” ujarnya.
“Tidak boleh ada intimidasi. Siapa pun yang terpilih itu presiden kita,” tegasnya kemudian.
Terpisah, juru bicara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Surya Tjandra, mengaku pihaknya akan menunggu teknis dari pembagian tiga wilayah untuk kampanye akbar pekan depan.
Keterangan gambar,Pekerja menyortir dan melipat surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gudang logistik KPU Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (15/01).
Salah satu catatan Surya adalah setiap manusia punya “jam biologis” yang berbeda-beda melihat faktor seperti usia dan dia mengharapkan KPU dan para perwakilan tim kampanye paslon dapat mempertimbangkan hal ini.
“Intinya kan kampanye itu bagaimana outreach [menjangkau], menyapa pemilih. Dan apakah dengan zona waktunya akan lebih efektif, atau seperti apa?” tutur Surya kepada BBC Indonesia.
Dalam kampanye akbar mendatang, Surya mengatakan pihaknya memberikan penekanan kepada bagaimana mengkomunikasikan visi dan misi pasangan kepada masyarakat.
Keterangan video,Pilpres 2024: Adu visi-misi tiga capres-cawapres
Menurutnya, inilah yang harus jadi perhatian utama KPU – bagaimana KPU memfasilitasi supaya pemilih benar-benar mengerti mengenai para paslon termasuk karakter mereka serta program kebijakannya.
“Intinya kan kalau dia menang, terpilih… apa sih yang rakyat bisa dapat? Esensi utama kampanye kan penyampaian gagasan.”
Surya mengatakan pihaknya akan menggunakan kombinasi antara dialog terbuka seperti forum #DesakAnies yang sudah timnya lakukan dan juga pidato akbar yang sifatnya berupa penegasan akan visi dan misi paslon.
Sementara itu, Andi Widjajanto, selalu perwakilan dari tim kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengatakan paslon mereka “sudah terbiasa dengan pergerakan yang dinamis dan cepat selama masa kampanye terbatas”.
“Sehingga akan siap menjalankan skema zonasi apa pun yang akan ditetapkan oleh KPU,” ujar Andi kepada BBC News Indonesia.
“Aspek penting lainnya adalah ada jumlah waktu kampanye antara ketiga paslon di setiap zona yang setara.”
Ketika ditanya mengenai daerah mana saja yang menjadi prioritas, Andi mengatakan tim Ganjar-Mahfud akan memperlakukan seluruh daerah sama.
Adapun tokoh-tokoh seperti Andika Perkasa, Sandiaga Uno, dan Yenny Wahid juga akan ambil bagian dalam kampanye akbar.
“Tokoh-tokoh lain seperti Pak Andika, Mas Sandiaga Uno, sampai Mbak Yenny Wahid juga siap berkampanye menemui masyarakat secara langsung,” ujarnya.
“Prioritas kami adalah menyapa seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah disepakati.”
Ketika ditanya mengenai apakah kampanye akbar dari Ganjar-Mahfud akan berupa pidato atau forum diskusi, Andi mengatakan pihaknya akan menyesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal dari masing-masing daerah.
“Pak Ganjar dan Prof. Mahfud akan fokus menyapa seluruh masyarakat Indonesia dengan pesan-pesan yang dapat diterima oleh daerah masing-masing,” pungkasnya.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan pemakzulan presiden harus melewati proses yang tidak sederhana, mulai dari penentuan alasan pemberhentian presiden, hingga proses panjang yang harus dilewati.
“Jadi secara substansi [alasan pemakzulan] bukan hal sederhana, dan secara proses lebih tidak sederhana lagi, karena harus ke DPR, MK, dan MPR,” kata Zainal saat dihubungi BBC News Indonesia, Kamis (11/01).
Alasan lainnya, menurut peneliti senior pusat riset politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, karena mayoritas partai politik di parlemen masih mendukung pemerintahan Jokowi.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat dalam Petisi 100 mengunjungi Menko Polhukam Mahfud MD untuk meminta pemakzulan Jokowi.
Salah satu anggota Petisi 100, Faizal Assegaf menuding pemerintahan Jokowi melakukan “praktik kekuasan yang korup dan berwatak dinasti politik”.
“Tujuan mencegah kejahatan politik cawe-cawe Jokowi dan keluarga intinya… Cara untuk menghentikan intervensi kekuasaan Jokowi dalam Pilpres adalah pemakzulan,” kata Faizal dalam keterangannya kepada BBC.
Apa syarat pemakzulan presiden?
Terdapat tiga alasan seorang presiden dapat dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.
Pertama, kata pakar hukum tata negara dari Universitas Gadja Mada Zainal Arifin, adalah presiden melakukan pelanggaran pidana, seperti suap, korupsi, penghianatan kepada negara, dan tindak pidana berat lainnya.
Selanjutnya, imbuh Zainal, presiden melakukan perbuatan tercela.
Zainal melihat frasa perbuatan cela diambil dari aturan hukum yang berlaku di Amerika Serikat, namun bedanya pemaknaan atas kejahatan itu di AS lebih spesifik daripada Indonesia.
“Misal skandal Bill Clinton dengan Lewinsky itu bukan karena hubungan seksual, tapi karena Clinton berbohong di bawah sumpah. Saya tidak tahu kalau di Indonesia perbuatan tercela diterjemahkannya seperti apa karena perdebatannya bisa panjang,” kata Zainal.
Keterangan gambar,Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato di gedung parlemen di Jakarta, 16 Agustus 2023, menjelang Hari Kemerdekaan.
Terakhir adalah jika presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk memimpin negara.
Melihat dari ketiga alasan ini, apakah Jokowi bisa dimakzulkan?
Zainal menjawab, “bisa iya, bisa tidak. Apakah misalnya presiden cawe-cawe dalam pemilu itu bisa dianggap sebagai perbuatan pidana atau perbuatan tercela.
“Secara substansi perdebatannya ada dan panjang, walaupun tentu saja sangat mungkin dikualifikasi terjadi pelanggaran presiden karena selama ini sudah banyak sekali terakumulasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu, banyak sekali sebenarnya,” jelas Zainal.
“Cuma apakah bisa dikualifikasikan ke tiga jenis tadi itu pasti ada perdebatannya,” ujarnya kemudian.
Bagaimana proses pemakzulan presiden?
Selain penentuan alasan yang tidak sederhana, Zainal menambahkan, proses pemakzulan pun juga memakan waktu yang panjang dan lintas lembaga.
Zainal menjelaskan, proses pemakzulan dimulai dari suatu penyelidikan yang dilakukan DPR, atau disebut hak angket, atas suatu tuduhan pelanggaran pidana yang dilakukan presiden.
Setelah panitia khusus DPR itu melakukan penyelidikan dan menemukan kesimpulannya, DPR kemudian mengeluarkan hak menyatakan pendapat yang menyebut bahwa presiden harus diberhentikan.
Keterangan gambar,Kawat berduri menutupi gerbang gedung DPR.
Pendapat ini kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, apakah benar presiden melakukan pelanggaran atau sekedar pernyataan politik saja.
Pengajuan permintaan DPR ke MK ini hanya dapat dilakukan dengan dukungan minimal dua per tiga jumlah anggota DPR dalam sidang paripurna.
Jika MK memutuskan untuk menolak maka perkara gugur. Sebaliknya, jika MK menerima maka pendapat ini diserahkan kembali ke DPR yang kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ke MPR.
Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah anggota.
“Jadi secara substansi bukan hal sederhana, secara proses lebih tidak sederhana lagi, karena harus matang di DPR, dikirim ke MK untuk memutuskan iya, baru ke MPR,” kata Zainal.
Apakah situasi saat ini berbeda dengan pemakzulan Gus Dur?
Zainal mengatakan situasi saat ini berbeda dengan proses pemakzulan terhadap Abdurrahman Wahid, atau dikenal Gus Dur, sebagai presiden pada tahun 2001.
Saat itu, katanya, MPR memberhentikan Gus Dur hanya melalui sidang istimewa, setelah presiden keempat Indonesia itu mengeluarkan maklumat untuk membubarkan legislatif dan membekukan Partai Golkar.
